Walikota Jim Kenney bertekad mempertahankan Kota Philadelphia sebagai kota aman bagi imigran tak berdokumen. Hal itu diungkapkan Kenney dalam acara Round Table dengan sekitar 20 media etnik di Balai Kota Philadelphia, Selasa, 23 Januari 2017. ‘’Saya tetap mempertahankan Philadelphia sebagai kota aman bagi imigran, walaupun menghadapi apapun resikonya,’’ katanya.
Dalam kesempatan itu Jim Kenney yang baru menjabat walikota Januari 2016, menceritakan pengalaman seorang imigran tak berdokumen asal Kamboja yang lahir di kamp pengungsi di Laos. ‘’Karena tidak berdokumen, ia harus dideportasi ke Kamboja, negara yang tak pernah dikunjunginya , karena sejak kecil ia tinggal di sini. Dia tidak dapat berbahasa setempat kecuali bahasa Inggris,’’ tutur Jim Kenney. ‘’Saya dapat merasakan betapa berat hidupnya,’’ sambung Jim Kenney yang menitikkan air mata saat menceritakan kisah sedih itu. Selain menuturkan kisah imigran lain, Jim Kenney mengakui bahwa sistem imigrasi di AS sudah rusak. Menurut Kenney kini hanya 38 ribu petugas imigrasi, ICE yang bertugas di seluruh AS. Dan itu terasa belum memadai untuk menanggulangi imigran tak berdokumen yang jumlahnya diperkirakan mencapai 11 juta orang. “Diperlukan waktu paling tidak 5 tahun jika pemerintah Trump benar-benar ingin melakukannya,”kata Kenney. Meski demikian Jim Kenney bertekad untuk tidak membagikan data para imigran tak berdokumen kepada petugas imigrasi federal. ‘’Saya tetap mempertahankan Philadelphia sebagai kota aman bagi imigran,’’ kata Jim Kenney yang didampingi sejumlah stafnya. Di antaranya Ajeenah S. Amir, Deputi Direktur Komunikasi, Miriam Enriquez, Director Office of Immigrant Affair dan Hani White, Deputi Direktur Kantor urusan Imigrasi Philadelphia, yang berasal dari Jakarta, Indonesia, serta Joanna Otero Cruz, Deputy Managing Director Community Services.
Sementara itu Philadelphia menjadi tempat tujuan para imigran asal Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 7 ribu warga Indonesia yang menetap di kota yang dikenal sebagai ‘The Brotherly Love’ itu. Hampir separuh di antaranya berstatus imigran tanpa dokumen yang berprofesi sebagai tenaga tanpa keahlian, di sejumlah pabrik yang tersebar di sejumlah kawasan negara bagian Pennsylvania. Mulai pabrik pengepakan obat dan kosmetik, pabrik bunga, jasa pencucian pakaian (laundry), atau di restoran dan pusat keramaian lainnya. Khusus kepada masyarakat Indonesia di Philadelphia, mayor Kenney mengatakan bahwa komunitas Indonesia lah yang pertama kali memperkenalkan kepada dia betapa sulitnya hidup menjadi imigran tak bersurat di Philadelphia. “Saya ingat ketika sekitar 13 tahun lalu saya diundang berdiskusi di gereja Katolik St Thomas di Philadelphia Selatan mengenai berbagai kasus kejahatan yang menimpa imigran Indonesia di sana. Saya belajar dari diskusi itu bahwa banyak imigran tak bersurat yang takut melapor kepada polisi jika mereka menjadi korban kejahatan,” tambahnya. Dalam kesempatan bincang-bincang dengan para pemimpin redaksi media asing itu, Jim Kenney tak lupa mengingatkan bahwa Philadelphia bakal kedatangan Presiden Donald Trump pada Kamis 26 Januari 2017. Presiden baru AS itu akan menghadiri acara kaukus Partai Republik. ‘’Kami siap mengamankan kedatangan Presiden Trump, karena kami berpengalaman menggelar konvensi Partai Demokrat tahun lalu, dengan hanya satu orang yang ditangkap,’’ kata Jim Kenney yang berasal dari Partai Demokrat itu.
Kesempatan bincang-bincang itu digelar, sehari sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan perintah kepresidenan. Pada hari Rabu 25 Januari 2017, Trump mengeluarkan tiga kebijaksanaan baru mengenai imigrasi. Dalam perintah eksekutif kepresidenan yang disebut sebagai ‘Big Planned on National Security’, Trump akan menghapus dana bantuan ‘Sanctuary City’ bagi kota-kota yang menolak membagi data imigran ilegalnya kepada pemerintah Federal. Termasuk Philadelphia. ‘’Sampai sejauh ini saya belum menerima telepon dari Pemerintah Federal soal itu,’’ kata Jim Kenney saat ditanya seorang wartawan. Mayor Kenney mengatakan tidak takut jika Philadelphia akan kehilangan sebagian dana karena dipotong pemerintah Trump sehubungan dengan keputusannya mempertahankan Philadelphia sebagai Sanctuary City. Mulanya dia menolak menyebutkan dana apa yang akan kena potongan. Tapi kemudian dia menyebut kemungkinan dana untuk polisi yang akan dipotong.
Di samping itu Trump juga akan memimpin sejumlah badan federal AS untuk membangun tembok perbatasa dengan Mexico. Dan melarang masuk para pengungsi berbagai negara memasuki AS. Di antara negara-negara yang disebutkan adalah pengungsi dari Irak, Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Somalia dan Libya. ‘’Perintah eksekutif itu tidak menjamin AS bisa aman. Sebaliknya membuat AS jadi menakutkan dan tidak ramah lagi,’’ tutur Hassan Shibly, eksekutif direktur CAIR Florida kepada CNN. (Didi P & Indah Nuritasari)
Be First to Comment