Pengiriman mahasiswa Indonesia ke Taiwan, untuk sementara dibekukan. Tiga lembaga pemerintah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja RI, sepakat untuk menyelidiki kasus 300 mahasiswa Indonesia yang menjalani kerja paksa di sejumlah industri di Taiwan.
”Kami minta penjelasan dari pihak otoritas setempat, dan meminta mereka agar melindungi kepentingan dan keselamatan para mahasiswa kami,” bunyi pernyataan resmi Armanatta Nasir, jurubicara Kementerian Luar Negeri RI, pekan lalu.
Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei, TETO yang mewakili Pemeirntah Taiwan di Indonesia juga membantah adanya praktik kerja paksa. Dalam konperensi persnya, John C. Chen, Kepala TETO menjelaskan Kementerian Pendidikan Taiwan telah mewawancarai sejumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Hsing Wu. ”Para mahasiswa itu membantah mengalami kerja paksa,” tutur John C. Chen.
Sebelumnya, Guo Anmin, Direktur Departemen Internasional Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu, mengungkapkan pihaknya menjalin kerjasama dengan satu perusahaan Taiwan sebagai tempat magang para mahasiswa luar negeri. ”Contohnya, Departemen Aset Manajemen bekerjasama dengan perusahaan optik Hsinchu Unicorn Youkang Optical Co,” tutur Guo Anmin.
Karena mahasiswa Indonesia kebanyakan mengalami kesulitan dana, pihak universitas membantu mengatur 20 jam kerja setiap pekan. ”Pihak universitas bahkan mengerahkan mobil pribadi untuk menjemput dan mengantar para siswa yang magang kerja,” tutur Guo Anmin.
Hal itu dibenarkan oleh dua mahasiswi Indonesia yang ikut dalam konperensi pers itu. Socha, mahasiswi tingkat dua, mengaku ”Merasa senang dapat kuliah di Taiwan. Universitas ini memperlakukan kami dengan baik,” tutur Socha. Demikian juga yang diutarakan Geraldine, mahasiswi dari Indonesia. ”Tunjangan bulanan hingga mencapai 20 ribu NT (hampir Rp 10 juta),” katanya. ”Jika keluarga kekurangan dana, gaji saya kirim ke Indonesia,” tutur Geraldine mahasiswi tahun kedua.
Namun yang terasa janggal, kedua mahasiswi itu menutupi wajahnya dengan masker dalam konperensi pers hari itu. Tak jelas kenapa. Apakah mereka sedang sakit demam atau sebab lain. Lagipula mereka tidak mengenakan jilbab atau kerudung, seperti kebanyakan mahasiswi Indonesia yang kuliah di Universitas Hsing Wu. Apalagi menilik dari nama mereka: Socha dan Geraldine, yang berbau Barat.
Rekaman video para mahasiswi Indonesia yang kuliah di Universitas Hsing Wu, jelas terlihat semuanya mengenakan jilbab. Lihat juga dengan rekaman foto-foto para mahasiswa yang magang di perusahaan Hsinchu Unicorn Youkang Optical Co. yang tersebar di sejumlah media Taiwan.
Apakah bantahan yang kurang meyakinkan itu, untuk membantah penyidikan Ko Chih-en anggota parlemen dari Partai Kuomintang, partai berkuasa di Taiwan? Perlu diingat Ko Chih-en bukanlah orang sembarangan. Wanita Taiwan itu, adalah Profesor Psikologi Universitas Tamkang, Taiwan. Perempuan yang terkenal garang itu, tentu saja tidak bakal mempertaruhkan namanya untuk membongkar kasus ini.
Apalagi Ko Chih-en dikenal sebagai pendidik andalan. Wanita berusia 56 tahun itu, menyabet gelar PhD dari University of Southern California, juga Master of Education dari Michigan State University. Hati-hati menantang macan betina dari Taiwan.
Baca juga: Eksploitasi Mahasiswa Indonesia Pernah Diprotes DPRD Bangka Belitung 2018
Sementara itu, DPRD Bangka Belitung meminta kepastian nasib sekitar 294 mahasiswa Politeknik Manufaktur Bangka Belitung (Polman Babel). Perguruan tinggi inilah yang mengirim siswa-siswinya ke Taiwan ikut program kerjasama New Southbound Policy (NSP), program pendidikan yang dibiayai Taiwan, sejak 2016. (DP)