Terpilihnya Halimah Yacob sebagai presiden Singapura yang dilantik Kamis (14/9/2017) mengundang kecaman dan kritik dari berbagai kalangan di Singapura. The Guardian mengabarkan, kritik itu dilontarkan karena Halimah terpilih tidak melalui sebuah proses pemilihan seperti biasanya, melainkan dipilih langsung oleh parlemen.
Seorang pengguna Facebook bernama Pat Eng misalnya menuliskan, ‘’Dia terpilih tanpa sebuah proses pemilihan, benar-benar bercanda,’’ tulisnya. Sementara Joel Kong menuliskan, ‘’Saya akan memanggilnya sebagai Presiden hasil Ditunjuk dan bukan berdasar pilihan rakyat,’’ kata Joel Kong seraya menempelkan pagar #NotMyPresident, meniru slogan kelompok anti Trump di AS.
Menurut versi Pemerintah Singapura, Halimah Yacob terpilih menjadi presiden, karena Salleh Marican dan Farid Khan, dua saingannya dianggap tidak layak. Dalam kriteria konstitusi Singapura, seorang kandidat diwajibkan memiliki usaha atau saham bernilai $ 500 Singapura atau sekitar Rp 5 miliar lebih. Sedangkan Halimah Yacob yang memiliki usaha kuliner dan Restoran Padang itu memiliki usaha lebih dari nilai tersebut.
Dalam pengumumannya, Halimah Yacob, 63, berterima kasih pada pendukungnya dan rakyat Singapura. ‘’Ini merupakan momen yang membanggakan bagi Singapura yang penduduknya multikultural dan multi rasial,’’ kata Halimah. Bekas anggota Partai Aksi Rakyat, yang sejak 20 tahun bertugas di parlemen itu mengingatkan bahwa ‘’Saya adalah presiden bagi siapapun. Meski tidak melalui proses pemilu, namun komitmen saya untuk melayani anda tetap sama,’’ katanya.
Halimah Yacob merupakan presiden perempuan pertama Singapura. Halimah, bekas ketua parlemen Singapura dari kalangan minoritas Muslim itu, merupakan presiden pertama Singapura dari etnis Melayu, sejak 47 tahun. Sebelumnya, Singapura memiliki presiden Melayu bernama Yusof Ishak yang menjadi presiden pertengahan tahun 1960-an. Sebagai seorang presiden, Halimah Yacob memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aset dan cadangan nasional Singapura. Namun, Halimah tidak memiliki kekuasaan sama sekali dan merupakan pemimpin simbolis saja, karena seluruh kekuasaan tetap dipegang oleh PM Lee Hsien Loong.
Beberapa waktu terakhir, beberapa teman menerima email dengan subjek “U.S. Visa Revocation Notice…” yang dikirim…
Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia (Philadelphia Department of Public Health/PDPH) merilis laporan terbaru mengenai tingkat kematian…
Pemerintahan Donald Trump menggunakan ancaman “public charge” untuk menghentikan visa imigran dari 75 negara. Namun,…
Semangat kemerdekaan tak selalu dirayakan dengan upacara atau perlombaan tradisional. Di Philadelphia, komunitas tenis Indonesia…
Kebijakan yang sempat menghentikan penerbitan immigrant visa bagi warga 75 negara akhirnya dibatalkan hakim federal…