Categories: DiasporaPolitics

Staf Gedung Putih Dilarang Bocorkan Informasi ke Pers

Presiden Donald Trump dikabarkan memaksa staf dan karyawannya, untuk menanda tangani perjanjian untuk tidak membocorkan informasi rahasia Gedung Putih.

The Washington Post mengabarkan Senin (19/3/2018), mereka yang melanggar perjanjian itu bakal dikenai denda $ 10 juta bagi setiap informasi yang dibocorkan. ‘’Seluruh informasi yang dilarang dibocorkan termasuk nota komunikasi kepada para wartawan,’’ bunyi perjanjian.

Perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu. Artinya, setiap staf dan karyawan masih akan terikat walaupun tidak lagi bekerja di Gedung Putih. Sumber The Post mengungkapkan, keputusan untuk mengeluarkan perjanjian itu muncul sekitar Februari atau Maret 2017 itu, setelah banyak informasi yang bocor di luar. ‘’Banyak yang keliru, tapi banyak juga yang benar dan seharusnya dirahasiakan,’’ tutur sumber The Post.

Hogan Gidley, deputi sekretaris pers Gedung Putih membantah laporan yang diturunkan The Post itu. ‘’Saya tidak pernah melihat perjanjian itu. Saya juga tidak pernah diminta meneken perjanjian seperti itu,’’ kata Gidley kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.

Sementara itu, kabar santer terdengar bahwa Presiden Trump akan memberhentikan Dewan Khusus Robert Mueller.   Kabar ini muncul setelah Trump menyebutkan dalam Twitternya bahwa ‘’Pemeriksaan Mueller soal keterlibatan Rusia dalam pilpres 2016 seharusnya dihentikan,’’ bunyi cuitannya. Pengacara Trump, John Dowd juga menjelaskan agar Departemen Kehakiman mengakhiri penyidikan kolusi Rusia dalam pilpres 2016.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik mendesak Presiden Trump agar tidak memberhentikan Mueller. ‘’Semuanya bisa runyam,’’ tutur Paul Ryan seperti dituturkan AshLee Strong, jurubicara parlemen. ‘’Seperti dikatakan Pak Ketua, biarkan Robert Mueller dan timnya menjalankan tugasnya sampai selesai’’ sambung Ashlee Strong.

Apalagi, kini ada 17 jaksa yang bekerja di bawah kendali Mueller di jajaran dewan khusus. Mereka bekerja dengan FBI dan mereka memiliki sedikitnya dua dewan juri di Washington DC dan Alexandria, Virginia. ‘’Ke-17 penuntut umum itu, bakal melanjutkan penyelidikan keterlibatan Rusia, walaupun Mueller dipecat,’’ tulis laman Vox.

 

.

Recent Posts

Aturan Baru “Public Charge” Digugat Sejumlah Negara Bagian

Aturan baru dapat membuat penggunaan sejumlah bantuan pemerintah ikut dipertimbangkan dalam permohonan green card. Namun,…

4 days ago

Isu Visa Revoked

Beberapa waktu terakhir, beberapa teman menerima email dengan subjek “U.S. Visa Revocation Notice…” yang dikirim…

6 days ago

Philadelphia Rilis Laporan Tingkat Kematian Ibu Hamil, Overdosis Jadi Salah Satu Penyebab Utama

Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia (Philadelphia Department of Public Health/PDPH) merilis laporan terbaru mengenai tingkat kematian…

2 weeks ago

Benarkah Imigran Membebani Amerika? Di Balik Dalih Visa Trump dan Dampaknya bagi Indonesia

Pemerintahan Donald Trump menggunakan ancaman “public charge” untuk menghentikan visa imigran dari 75 negara. Namun,…

2 weeks ago

Merdeka Tennis 2026, Adu Smash dan Keakraban Komunitas Indonesia di Philadelphia

Semangat kemerdekaan tak selalu dirayakan dengan upacara atau perlombaan tradisional. Di Philadelphia, komunitas tenis Indonesia…

3 weeks ago

Perjalanan Budaya Keramik Klampok yang Melegenda

Deretan showroom keramik di sepanjang jalan nasional Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, mengalihkan pandangan…

3 weeks ago