Pemerintah AS Kini Membidik Imigran yang Memiliki ITIN

Hati-hati! Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah membidik para imigran tak memiliki surat resmi lewat segala cara. Satu di antaranya lewat ITIN atau Individual Taxpayer Identification Number. Kartu pembayar pajak ini biasanya digunakan para imigran tak resmi untuk membayar pajak seperti halnya warga AS resmi lewat kartu Social Security atau SS.

Meski mirip kartu SS, kartu ITIN ini tidak dapat digunakan untuk bekerja di lembaga resmi atau Perusahaan besar di AS. Tetapi kartu ini memiliki beberapa kelebihan lain. Misalnya untuk mendaftarkan anak-anak sekolah, mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial, bahkan untuk mendapatkan pengobatan gratis dari sejumlah rumah-rumah sakit bahkan biaya persalinan gratis.

 

Akhir pekan lalu, Direktur Homeland Security AS, Kristi Noem, mengirim surat permohonan ke Badan Internal Revenue, IRS untuk membagikan data pemegang ITIN kaum imigran tak resmi ini. Permohonan itu dilakukan, karena selama ini Department of Homeland Security (DHS) hanya mengetahui para imigran tak resmi yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal saja. Sedangkan para imigran tak resmi yang non-kriminal tidak terdeteksi, karena mereka tidak memiliki alamat yang bersangkutan.

Bila data kaum imigran dibagikan ke tangan DHS, maka sebagian besar imigran tak resmi akan diketahui keberadaannya. Sebab di dalam kartu ITIN itu tertera alamat lengkap yang biasanya menjadi tempat tinggal pemohon. Bahkan banyak dari mereka menggunakan alamat tempat kerja sebagai alamat pos atau surat.

Kartu yang dikeluarkan Internal Revenue Service (IRS) sejak tahun 1966 ini, diam-diam digunakan para imigran tak resmi untuk bekerja di berbagai bidang yang tidak diminati warga setempat yang berstatus resmi. Di antaranya buruh perkebunan, pertanian, pekerja konstruksi, juga jasa kebersihan di hotel atau penginapan, pelayan restoran, rumah makan atau lainnya. Bahkan banyak di antara warga Diaspora Indonesia menggunakan kartu ITIN ini untuk mengadu nasib di berbagai bidang lain. Seperti pengemudi Uber atau taksi, pemasok makanan di sejumlah pasar swalayan, atau bekerja di restoran cepat saji, juru masak dan sektor industri atau pabrik lainnya.

Kartu ITIN ini bisa dibeli dari berbagai sumber dengan harga berkisar antara $ 300 hingga $ 500. Padahal kartu ITIN ini bisa didapat secara gratis dari kantor-kantor Internal Revenue Service (IRS). Keterbatasan berbahasa Inggris dan ketakutan menghadapi petugas membuat para pemohon cenderung membeli saja dari sumber-sumber penjual tadi.

Kartu yang selalu berawalan angka 9 (Sembilan) ini dapat digunakan untuk mendapatkan pengembalian pajak setiap tahun yang diklaim oleh pemegangnya. Besarnya tergantung dari jumlah yang didaftarkan, bahkan banyak di antaranya yang mendapat pengembalian pajak sampai $ 5 ribu setiap tahun. Tentu saja setelah diotak-atik oleh para pemandu klaim pajak dengan bayaran mulai $ 300 hingga $ 500 per klaim.

Sejumlah data rahasia yang tertera di kartu ITIN itulah yang dikhawatirkan akan bocor ke kantor imigrasi, DHS, dan dipakai untuk memburu para imigran tanpa surat resmi. Bahkan, banyak yang memperkirakan, para pemegang kartu ITIN tidak bersedia lagi membayar kontribusi pajaknya ke IRS untuk tahun2 mendatang. Padahal tahun 2023 lalu saja, kontribusi pajak dari kaum imigran tanpa surat ini mencapai $ 60 milyar.

Setiap tahun, jumlah itu diperkirakan semakin meningkat karena semakin banyak para imigran tanpa surat yang ramai-ramai membayar kontribusi, termasuk imigran dari Indonesia. ‘’Jika tahun-tahun ke depan kontribusi itu menurun, siapa yang disalahkan?’’ tanya Manuel Kunha, Presiden Nisel Farmers League. ‘’Yang disalahkan ya IRS,’’ kata Manuel Kunha kepada Stasiun televisi ABC.

Apa yang harus dilakukan Diaspora Indonesia yang terancam bakal terciduk? Banyak yang menyarankan agar meninggalkan alamat yang tertera di ITIN anda dan pindah ke Lokasi lain. Atau menelepon ke pengacara. Bila terjadi operasi penangkapan di tempat bekerja, tentu saja tidak dapat bertindak apa-apa, kecuali anda menggunakan hak tutup mulut berdasarkan kata-kata sederhana seperti ini: ‘’I have the right to remain silent and I am exercising my Fifth Amendment’’. atau menelepon pengacara masing-masing.

Namun mengingat jumlah imigran non-legal Indonesia masih sedikit – sekitar 4 ribu jiwa berdasar data Kementerian Luar Negeri RI – maka besar kemungkinan yang menjadi sasaran awal adalah warga negara lain. Seperti dari negara-negara Amerika Latin, India, China, Bangladesh dan lainnya yang total jumlahnya diperkirakan mencapai 11,7 juta jiwa.

Menurut Pengacara Imigrasi Brad Bernstein, bila anda terciduk sekarang, maka bisa dipastikan anda baru akan diadili dan dideportasi setelah Donald Trump tidak lagi berkuasa. Menurutnya, kini ada 3,5 juta kasus deportasi yang ditangani Pemerintah AS. ‘’Kasus-kasus terbaru, akan diadili paling cepat pada 2028. Itupun baru persidangan awal mendengar tuduhan jaksa,’’ tutur Brad Bernstein, Super Lawyer and Managing Partner of the Law Offices of Spar & Bernstein.

Setelah itu, anda akan dilepaskan, sambil diberi alat monitor di kaki (gelang pemantau elektronik) dan diberi kesempatan wajib lapor setiap minggu atau setiap bulan ke pengadilan terdekat, dan menunggu paling cepat sekitar awal tahun 2028. Selama menunggu anda boleh ke mana saja, termasuk bekerja lagi.

Sementara itu, ada kabar baru yang menyebutkan bahwa petugas bandar udara TSA (Transportation Security Administration) ikut memeriksa status keimigrasian penumpang antar kota di AS. Padahal TSA sebenarnya tidak berhak melakukan pemeriksaan yang seharusnya menjadi wewenang perugas ICE. Karena itu diimbau agar warga Indonesia yang statusnya tidak jelas, untuk tidak menggunakan transportasi udara bila bepergian di dalam negeri. Belum ada kabar apakah bepergian dengan bis dan kereta juga aman.(DP)