Wartawan dan editor Palestina mengungkapkan Facebook menutup akun mereka setelah terjadi kesepakatan antara medsos itu dengan Israel.
The Independent melaporkan Selasa (27/9/2016), mereka antara lain empat editor Shehab News Agency yang memiliki 6,3 juta pengikut. Dan tiga wartawan Quds Network yang punya 5,1 juta orang. Pembekuan yang dilakukan pekan lalu, menyebabkan wartawan kedua kantor berita itu tidak dapat mengunggah berita-berita terakhirnya.
Nisreen al-Khatib, penerjemah sekaligus wartawan Quds menuturkan, pembekuan akun Facebook itu dilakukan untuk menutup berita kekerasan yang dilakukan tentara Yahudi di wilayah pemukiman Arab di Jalur Gaza dan Quds.
Israel tengah menyusun RUU yang meminta agar Facebook melakukan sensor. Termasuk menghapus berita yang mendorong aksi kekerasan Palestina terhadap warga sipil Israel. Menteri dalam negeri Israel Gilad Erdan menyatakan pertemuan itu berjalan sukses. ‘’Facebook setuju membentuk tim yang memonitor dan menghapus berita yang memanaskan situasi,’’ kata Gilad.
Tidak ada penjelasan resmi dari Facebook. Sedikitnya 150 warga Palestina ditangkap beberapa bulan belakangan ‘’Karena menghasut di media sosial,’’ bunyi pernyataan Pusat Informasi Palestina. Bahkan, ‘’Penduduk sipil, aktivis dan wartawan ikut dijadikan target apabila mengkritik Israel,’’ lanjut Pusat Informasi Palestina. ‘’Belum ada preseden buruk sehingga Israel terpaksa mendakwa seseorang karena mengunggah berita di Facebook,’’ tulis pusat informasi itu.
Monica Ryadi telah tinggal di Amerika Serikat sejak berusia 9 tahun dan mendapat perlindungan Withholding…
Ketika Diaspora Memilih Indonesia untuk Menjalani Masa Pensiun Keinginan untuk pulang biasanya datang perlahan. Mula-mula…
Aturan baru dapat membuat penggunaan sejumlah bantuan pemerintah ikut dipertimbangkan dalam permohonan green card. Namun,…
Beberapa waktu terakhir, beberapa teman menerima email dengan subjek “U.S. Visa Revocation Notice…” yang dikirim…
Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia (Philadelphia Department of Public Health/PDPH) merilis laporan terbaru mengenai tingkat kematian…
Pemerintahan Donald Trump menggunakan ancaman “public charge” untuk menghentikan visa imigran dari 75 negara. Namun,…