Dua memo Mendagri AS bakal deportasi imigran kriminal

Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS mengeluarkan dua memo baru yang memberikan wewenang penuh pemerintah federal untuk menahan dan mendeportasi imigran tak berdokumen dari AS.

Dua memo yang ditanda tangani oleh Menteri DHS John Kelly tersebut, melengkapi perintah eksekutif Presiden Donald Trump tentang keimigrasian. Menurut NBC News, kedua memo itu sudah dikirimkan ke Gedung Putih Jumat pekan lalu, dan akan dibicarakan lintas departemen.

 Isi kedua memo itu cukup mengejutkan: Para petugas imigrasi tidak dapat membebaskan lagi imigran yang menunggu diadili, setelah ditangkap di perbatasan. Besar kemungkinan para imigran itu langsung dideportasi. Tak hanya itu. Para hakim imigrasi dan asilum, akan dikirim ke lokasi di perbatasan untuk segera menggelar pengadilan tanpa menunggu lebih lama lagi.

Dokumen tersebut juga memerintahkan petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas kepolisian dan sheriff yang bersedia menerapkan perintah eksekutif Presiden Trump. Mereka akan mencabut proses pengadilan para imigran yang ditahan selama satu atau dua tahun untuk menunggu proses pengadilan di AS. Dengan kata lain, para imigran non-dokumen yang pernah tersangkut kasus kriminal, akan segera dideportasi.

Kedua memo itu juga dapat menjatuhkan sanksi kriminal bagi para orang tua imigran gelap, yang mendatangkan anak-anak mereka ke AS, dengan cara membayar para pelaku perdagangan manusia. ‘’Banyak bocah yang jadi korban perampokan, penculikan, pemerasan, pelecehan seksual dan kekerasan kriminal lain oleh para penyelundup manusia dan kelompok kriminal lainnya,’’ tulis memo tersebut.

Tak hanya itu. untuk mendukung perintah eksekutif Presiden Trump, salah satu memo itu menyebutkan akan merekrut 5 ribu personil penjaga perbatasan. Juga menambah 500 petugas kepolisian udara dan marinir, untuk memperkuat jajaran petugas pengawas perbatasan. Sementara itu, ‘’Petugas polisi imigrasi (ICE) diminta menambah lagi 10 ribu petugas lapangan dan administrasi serta bidang hukum, guna mendukung misi dan kegiatannya,’’ tulis memo yang didapatkan NBC News. ‘’Badan Pengamanan Perbatasan dan Bea Cukai diminta menyusun perencanaan, disain dan konstruksi, serta pemeliharaan tembok pembatas,’’ bunyi memo itu.

Seorang pejabat senior di Washington DC mengungkapkan, ‘’Gedung Putih tampaknya tidak keberatan dengan isi kedua memo itu dan akan bekerjasama membantu DHS mewujudkan kebijaksanaan baru itu,’’ katanya. ‘’Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Penjelasan rinci mengenai hal ini akan digelar dalam waktu dekat,’’ kata pejabat itu seraya menjelaskan, bahwa memo yang telah beredar di kalangan wartawan itu, adalah benar-benar asli dan bukan berita bohong. ‘’Tinggal menunggu final saja,’’ lanjutnya.