Presiden Donald Trump berniat meloloskan RUU reformasi imigrasi yang memberikan status resmi bagi jutaan pendatang tanpa dokumen yang tinggal di AS
CNN melaporkan, hal itu diungkapkan Presiden Trump kepada wartawan, Selasa (28/2/2017). ‘’Saat ini waktunya sangat tepat sepanjang ada kompromi antara dua kubu,’’ kata Trump di Gedung Putih. Reformasi imigrasi yang diusulkan itu, di antaranya para pendatang non-resmi diwajibkan membayar pajak, dan tidak dideportasi. Namun, pendatang tak resmi ini tidak diberi kesempatan menjadi warga negara AS.
Presiden Trump juga yakin bahwa AS kini berada di posisi yang sulit. ‘’Kita harus meloloskan UU keimigrasian yang telah diupayakan berkali-kali dan tetap saja gagal. Negara kita sudah capek,’’ tutur Trump seperti ditirukan seorang pejabat tinggi Gedung Putih. ‘’Karena itu kita harus duduk bersama untuk berkompromi,’’ lanjut pejabat tadi.
Sejumlah aktivis imigrasi di antara dua kubu Demokrat maupun Republik yakin, kompromi dapat dicapai selama pemerintahan Presiden Trump. Meski begitu, adanya kendala bahwa 11 juta imigran non resmi tak akan bisa menjadi warga AS, masih menjadi ganjalan. ‘’Kami bersedia mendiskusikannya lebih lanjut,’’ tutur seorang pembantu senior di kubu Demokrat yang berkecimpung di bidang keimigrasian cukup lama. ‘’Pokoknya Demokrat sangat terbuka untuk mendiskusikan pilihan ini,’’ lanjutnya.
Sementara itu, kubu Republik mendukung ide Presiden Trump untuk melakukan reformasi kompromistis. ‘’Rasanya kita bisa mencari jalan bila Demokrat maupun Republik sama-sama mendukung sebuah paket imigrasi,’’ tutur Senator Partai Republik Cory Gardner, dari Colorado. Hal yang sama juga disuarakan Marco Rubio. ‘’Lebih baik dilegalkan daripada statusnya tak jelas alias status quo,’’ tutur Rubio, senator Republik dari Florida yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden itu.
Bagaimanapun paket reformasi imigrasi yang dilontarkan Presiden Trump, merupakan langkah maju. Bila 11 juta imigran membayar kewajibannya membayar pajak, maka pundi-pundi Paman Sam akan terisi. Setidaknya untuk menutupi kebutuhan anggaran pertahanan yang meningkat setinggi hampir $ 600 trilyun, dan pos-pos lainnya seperti diusulkan Donald Trump. Perlu disadari, paket imigrasi ini masih harus digodok di parlemen dan tak dapat terwujud dalam waktu dekat. (DP)
Ratusan diaspora Indonesia lintas organisasi dan generasi berkumpul dalam acara tahunan Memory of Indonesia, Sabtu…
Seorang pria Indonesia bernama Muhamad Cakra (44) ditangkap polisi setelah menikam seorang warga negara Indonesia…
Sebuah kasus skandal seks yang melibatkan belasan Biksu Budha di Thailand, terbongkar Kamis lalu. Para…
Pulang dengan Bekal Dunia, Membentuk Wajah Baru IndonesiaOleh: Burhan Abe Ketika Nadiem Makarim menjejakkan kaki…
Barang-barang impor dari Indonesia ke AS akan dikenai pajak 19 persen, sedangkan produk AS tidak…