A boy wearing costume performs Peking Opera at a Kindergarten at Balikun county, Xinjiang Uighur Autonomous Region, May 29, 2013. Children in the kindergarten perform several kinds of traditional Chinese operas during a celebration event ahead of the coming International Children's day. Picture taken May 29, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: EDUCATION SOCIETY) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA
Pemerintah China melarang pasangan suami istri di Provinsi Xinjiang, menggunakan nama-nama Islam bagi anak-anak mereka, sebagai langkah pembasmian kaum ekstrimis di kawasan tersebut.
The Telegraph mengabarkan Selasa (25/4/2017), larangan penggunaan ‘Nama-nama Etnis Minoritas’ telah tertera dalam daftar yang dikeluarkan Partai Komunis China, PKC. ‘’Sejak tahun 2015, daftar nama itu telah beredar di Hotan, Selatan Xinjiang,’’ ujar seorang pejabat tinggi China kepada Radio Free Asia.
Nama-nama yang dilarang itu antara lain: Jihad, Imam, Mecca, Saddam dan Haji, karena dinilai ‘’Melebih-lebihkan agama tertentu, walaupun nama-nama itu sering digunakan para orang tua Muslim di dunia,’’ bunyi pengumuman PKC. Bila ada seorang bayi diberi nama sesuai dalam daftar hitam PKC, maka bayi itu dilarang dimasukkan dalam sistem pendaftaran anak baru lahir di seluruh China. Dengan demikian bayi bernama Muslim itu tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dan pendidikan.
Hal itu dimungkinkan, sesuai dengan hukum anti-terorisme yang melarang penggunaan nama Muslim bagi bayi yang baru lahir, seperti Jihad yang artinya Perang Suci,’’ tutur Li, seorang pejabat Xinjiang, dan bertugas di Ibukota Urumqi. ‘’Benar-benar dilarang menggunakan nama-nama itu,’’ lanjutnya menegaskan.
‘’Pemerintahan Presiden Xi Jinping melakukan tekanan terhadap etnis Uighur dengan melakukan eksekusi politis atau dengan alasan lain,’’ tutur Dilxat Raxit, seorang jurubicara kaum Uighur kepada Radio Free Asia. Kebijaksanaan itu, menurut Dilxat, ‘’Melanggar perlindungan domestik dan internasional dan hak-hak kebebasan beragama dan menyatakan pendapat,’’ tutur Sophie Richardson, direktur Pemerhati Hak-hak asasi manusia China.
Warga Uighur menginginkan kemerdekaan dari kawasan teritorial yang diduduki secara ilegal oleh China sejak 1949. Aksi kekerasan dan konflik bersenjata sering terjadi belakangan ini dan menelan ratusan korban jiwa. Termasuk serangan dengan pisau oleh seorang warga yang menewaskan 8 korban, Februari lalu, dan upaya serangan terroris Desember 2016.
Semangat kemerdekaan tak selalu dirayakan dengan upacara atau perlombaan tradisional. Di Philadelphia, komunitas tenis Indonesia…
Kebijakan yang sempat menghentikan penerbitan immigrant visa bagi warga 75 negara akhirnya dibatalkan hakim federal…
Apa yang dirisaukan para peselancar? Jawabnya pasti, ”Tak ada ombak besar!” Semakin ganas ombak, adrenalin…
Diplomasi modern tidak lagi sekadar soal perundingan antarnegara atau penandatanganan perjanjian internasional. Di era yang…
Seorang teman menangis tergugu. Pernikahan putra satu-satunya batal. Sekilas, penyebabnya tampak sederhana. Calon pengantin perempuan…