Departemen Kehakiman AS meminta perusahaan komputer Dreamhost, untuk menyerahkan data pemilik komputer yang ikut mengorganisasi kelompok anti Presiden Trump saat pelantikan awal 2017 lalu.
The New York Times mengabarkan Selasa (15/8/2017), petugas penyidik federal, FBI juga membujuk seorang hakim agar memberikan surat perintah penggeledahan ke Dreamhost. Tujuannya untuk mengidentifikasi 1,3 juta pemilik komputer yang mengakses dan mengunggah berita-berita yang dilansir kelompok anti-Trump, enam hari setelah hari pelantikan Trump.
Permintaan yang sedang diproses lewat pengadilan di Washington DC itu ditolak oleh Dreamhost. Perusahaan provider yang bermarkas di Los Angeles itu menerbitkan sebuah blog berjudul ‘We Fight for the Users’. Isinya, mempertahankan informasi tentang laman disruptj20.org. Di situs itulah para aktivis mengorganisasi gerakan massa yang memblokade jalur masuk pelantikan Trump. Juga aksi-aksi protes yang digelar oleh kaum feminis, kaum gay, perubahan iklim, hak-hak imigran dan buruh. Laman itu juga memberi saran bunyi poster apa saja yang isinya mengkritik Trump. Berkat laman disruptj20.orgitulah, sejumlah besar massa anti-Trump melakukan aksi protes damai.
Aksi damai itu juga diwarnai kerusuhan dan vandalisme, seperti memecahkan kaca-kaca toko dan membakar sebuah mobil limousine. Bahkan seorang di antaranya meninjau wajah Richard Spencer, seorang tokoh nasionalis kulit putih yang tengah memberikan wawancara. 200 orang ditangkap dalam gerakan protes anti-Trump.
Lacy MacAuley, aktivis yang ikut membantu mengunggah berita dan foto-foto disruptj20.org menolak permintaan pengadilan. ‘’Permintaan itu merupakan taktik lain untuk melakukan intimidasi. Para aktivis tidak boleh takut dengan hak-hak untuk melakukan protes,’’ katanya. Sejumlah pendekar hukum AS juga mengecam Departemen Kehakiman yang dibawah kendali Jaksa Agung Jeff Session.
Semula, Hakim Lynn Leibovitz menentukan proses pengadilan digelar Jumat (18/8/2017), tapi ditunda entah kapan. Penundaan pengadilan itu dimaksudkan agar memberi waktu lagi bagi Hakim Ketua Robert Morin dari Pengadilan Tinggi Washington DC untuk memeriksa kembali berkas-berkas perkara kasus tersebut.
Aturan baru dapat membuat penggunaan sejumlah bantuan pemerintah ikut dipertimbangkan dalam permohonan green card. Namun,…
Beberapa waktu terakhir, beberapa teman menerima email dengan subjek “U.S. Visa Revocation Notice…” yang dikirim…
Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia (Philadelphia Department of Public Health/PDPH) merilis laporan terbaru mengenai tingkat kematian…
Pemerintahan Donald Trump menggunakan ancaman “public charge” untuk menghentikan visa imigran dari 75 negara. Namun,…
Semangat kemerdekaan tak selalu dirayakan dengan upacara atau perlombaan tradisional. Di Philadelphia, komunitas tenis Indonesia…