Kelompok Anti-Trump Dikumpulkan Datanya di Departemen Kehakiman AS

Departemen Kehakiman AS meminta perusahaan komputer Dreamhost, untuk menyerahkan data pemilik komputer yang ikut mengorganisasi kelompok anti Presiden Trump saat pelantikan awal 2017 lalu.

The New York Times mengabarkan Selasa (15/8/2017), petugas penyidik federal, FBI juga membujuk seorang hakim agar memberikan surat perintah penggeledahan ke Dreamhost. Tujuannya untuk mengidentifikasi 1,3 juta pemilik komputer yang mengakses dan mengunggah berita-berita yang dilansir kelompok anti-Trump, enam hari setelah hari pelantikan Trump.

Permintaan yang sedang diproses lewat pengadilan di Washington DC itu ditolak oleh Dreamhost. Perusahaan provider yang bermarkas di Los Angeles itu menerbitkan sebuah blog berjudul ‘We Fight for the Users’. Isinya, mempertahankan informasi tentang laman disruptj20.org. Di situs itulah para aktivis mengorganisasi gerakan massa yang memblokade jalur masuk pelantikan Trump. Juga aksi-aksi protes yang digelar oleh kaum feminis, kaum gay, perubahan iklim, hak-hak imigran dan buruh. Laman itu juga memberi saran bunyi poster apa saja yang isinya mengkritik Trump. Berkat laman disruptj20.orgitulah, sejumlah besar massa anti-Trump melakukan aksi protes damai.

Aksi damai itu juga diwarnai kerusuhan dan vandalisme, seperti memecahkan kaca-kaca toko dan membakar sebuah mobil limousine. Bahkan seorang di antaranya meninjau wajah Richard Spencer, seorang tokoh nasionalis kulit putih yang tengah memberikan wawancara. 200 orang ditangkap dalam gerakan protes anti-Trump.

Lacy MacAuley, aktivis yang ikut membantu mengunggah berita dan foto-foto disruptj20.org menolak permintaan pengadilan. ‘’Permintaan itu merupakan taktik lain untuk melakukan intimidasi. Para aktivis tidak boleh takut dengan hak-hak untuk melakukan protes,’’ katanya. Sejumlah pendekar hukum AS juga mengecam Departemen Kehakiman yang dibawah kendali Jaksa Agung Jeff Session.

Semula, Hakim Lynn Leibovitz menentukan proses pengadilan digelar Jumat (18/8/2017), tapi ditunda entah kapan. Penundaan pengadilan itu dimaksudkan agar memberi waktu lagi bagi Hakim Ketua Robert Morin dari Pengadilan Tinggi Washington DC untuk memeriksa kembali berkas-berkas perkara kasus tersebut.

.

Recent Posts

Pilu Siswi Korban Rudapaksa di Banyumas, Sempat Dikeluarkan dari Sekolah

Panggil saja ia Kembang. Gadis belia asal Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu menyimpan…

6 days ago

Bisnis Pernikahan Palsu di AS: Bayar $100 Ribu demi Green Card

Lebih dari 1.000 pernikahan diduga direkayasa dalam jaringan penipuan imigrasi lintas negara. Dari pesta pernikahan,…

7 days ago

Kegiatan Kereta Kencana di Taman Central Park New York Dihentikan tahun 2028

Kegiatan Kereta kencana yang membawa turis berkeliling di Time Square Garden, New York akan berhenti…

1 week ago

Tergiur Kerja di AS, Sejumlah WNI Diduga Tertipu Rp2,8 Miliar

Di tengah tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak di Indonesia, impian bekerja…

3 weeks ago

Ribuan Tenaga AI India Terancam Diekstradisi?

Sekitar 500 ribu warga India berprofesi sebagai ahli komputer sedang resah. Semua ini gara-gara pernyataan…

3 weeks ago