Ratusan pangeran Saudi dibebaskan jika kembalikan hartanya

Pemerintahan Arab Saudi berjanji akan membebaskan para pangeran dan pejabat tinggi lainnya yang ditangkap karena kasus korupsi, asalkan mengembalikan 70% kekayaannya.

Seperti dikabarkan The Guardian Kamis (16/11/2017), hal itu ditawarkan kepada 200 pejabat tinggi yang terdiri dari para pangeran, pejabat militer serta sejumlah menteri Arab Saudi. Sejumlah saksi mata yang dikutip harian Financial Times mengungkapkan para pejabat yang ditahan itu diminta menyerahkan kekayaannya, dan menanda tangani kesepakatan serta kesetiaan kepada Pangeran Mohammad bin Salman, putra mahkota Kerajaan Saudi.

Seorang saksi mata menuturkan, hampir seluruh tahanan elite itu ingin dibebaskan dan bersedia menanda tangani kesediannya menyerahkan kekayaannya. ‘’Mereka melakukan kesepakatan di atas kertas, di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh, saat itu juga,’’ tutur seorang saksi mata. ‘’Serahkan uang tunai dan anda langsung bisa pulang,’’ sambungnya. Di antara yang ditahan termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki saham di sejumlah perusahaan dunia seperti Citigroup dan Twitter. Juga Waleed al-Ibrahim, pendiri Middle East Broadcasting Center, yang memiliki satelit saluran televisi Al Arabiya. Dan Bakr bin Laden, Direktur utama kelompok pembangun Saudi Bin Ladin Construction group.

Perlu diketahui, keluarga kerajaan Saudi menerima tunjangan berjumlah cukup besar setiap bulan, selama harga minyak dunia masih tinggi. Sementara itu, kejaksaan agung Saudi telah membekukan 1.700 akun bank milik sejumlah pejabat tinggi, dan kini ttengah melakukan investigasi tuduhan adanya dana simpanan bernilai $ 100 miliar.

Bila mayoritas dana yang dimiliki para tahanan dapat diambil alih, maka Pemerintah Saudi dapat menutup defisit anggaran belanja sebesar $ 79 miliar tahun lalu. Sementara itu, 7% penduduk Saudi di bawah usia 30 tahun. Dalam satu dekade mendatang, sedikitnya 5 juta warga Saudi memasuki usia bekerja, dan hal ini menjadi ancaman besar bagi Pemerintah Saudi yang hingga kini tidak memilik lapangan kerja yang bisa ditawarkan kepada warganya.