Kegiatan Pemerintahan Presiden Donald Trump berhenti pukul 12.01 tengah malam Jumat (19/1/2018), karena parlemen belum sepakat tentang anggaran belanja negara tahun fiskal 2018-2019 bernilai total $ 1,2 triliun.
Harian The New York Times mengabarkan, untuk mencegah hal itu, anggota Kongres dari Partai Republik menyetujui sebagian anggaran yang akan digunakan hingga Februari 2018 nanti. Sementara itu, pertemuan antara Senator Demokrat Chuck Schumer dengan Presiden Trump di Gedung Putih belum menunjukkan kesepakatan bersama. ‘’Diskusi akan tetap berlangsung, setelah kami membicarakan banyak masalah. Hanya saja kami masih memiliki sejumlah ketidak sepakatan,’’ kata Schumer yang menjabat sebagai ketua minoritas majelis rendah.
Kabar burung mengungkapkan bahwa kubu Demokrat menggunakan isu imigrasi untuk menunda kesepakatan anggaran belanja. Demokrat yang kini menjadi oposisi dikabarkan mendorong agar Pemerintahan Trump menyetujui dulu beberapa klausul yang menyebut bahwa jutaan imigran tanpa dokumen harus diberi peluang menjadi warganegara AS. Demikian juga 800 ribu bocah imigran DACA, yang masuk ke AS tanpa dokumen resmi, dan diancam hendak dipulangkan tahun ini.
Menanggapi itu, Ketua Parlemen Senator Ted Cruz menolak keras usulan usulan Demokrat itu. ‘’Ini adalah kesalahan serius apabila kita memberikan amnesti kepada para imigran non-dokumen agar menjadi warganegara AS,’’ katanya bersungut-sungut. ‘’Bagaimana dengan nasib warga AS yang telah bekerja keras selama ini. Hal itu bakal mengingkari janji presiden saat kampanye 2016 lalu,’’ sambung Ted Cruz.
Bila jalannya pemerintahan Trump benar-benar berhenti, maka sejumlah badan pemerintah akan tutup. Para pegawai negeri tidak dapat melanjutkan tugasnya, juga para petugas polisi dan penjaga perbatasan. Mereka bisa saja bekerja secara sukarela tanpa dibayar. Sementara itu, sejumlah museum tetap dibuka untuk umum, walau kamar mandi umum tidak ada penjaganya. Seperti yang pernah terjadi tahun 2013 lalu, 400 penjaga Taman Nasional AS, juga Lincoln Memorial Center dan Grand Canyon, serta lainnya, juga masih tetap dibuka. Sedangkan kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor kehakiman, pengadilan dan perdagangan serta lainnya, tutup total.
Sebagian besar ratusan ribu tentara AS yang bertugas di luar negeri dan dalam negeri akan tetap menjalankan tugasnya, walau dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasukan keamanan mereka juga tetap menjalankan tugasnya sebagai kru kapal selam, kapal tempur dan peralatan militer lainnya. ‘’Yang bakal terhambat tidak ada rencana jangka panjang dan biaya pemeliharaan serta pembelian suku cadang bakal terganggu bila kemandegan berlangsung lama,’’ tutur seorang pejabat tinggi militer di Washington DC.
Be First to Comment