Categories: DiasporaPolitics

Staf Gedung Putih Dilarang Bocorkan Informasi ke Pers

Presiden Donald Trump dikabarkan memaksa staf dan karyawannya, untuk menanda tangani perjanjian untuk tidak membocorkan informasi rahasia Gedung Putih.

The Washington Post mengabarkan Senin (19/3/2018), mereka yang melanggar perjanjian itu bakal dikenai denda $ 10 juta bagi setiap informasi yang dibocorkan. ‘’Seluruh informasi yang dilarang dibocorkan termasuk nota komunikasi kepada para wartawan,’’ bunyi perjanjian.

Perjanjian tersebut tidak memiliki batas waktu. Artinya, setiap staf dan karyawan masih akan terikat walaupun tidak lagi bekerja di Gedung Putih. Sumber The Post mengungkapkan, keputusan untuk mengeluarkan perjanjian itu muncul sekitar Februari atau Maret 2017 itu, setelah banyak informasi yang bocor di luar. ‘’Banyak yang keliru, tapi banyak juga yang benar dan seharusnya dirahasiakan,’’ tutur sumber The Post.

Hogan Gidley, deputi sekretaris pers Gedung Putih membantah laporan yang diturunkan The Post itu. ‘’Saya tidak pernah melihat perjanjian itu. Saya juga tidak pernah diminta meneken perjanjian seperti itu,’’ kata Gidley kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.

Sementara itu, kabar santer terdengar bahwa Presiden Trump akan memberhentikan Dewan Khusus Robert Mueller.   Kabar ini muncul setelah Trump menyebutkan dalam Twitternya bahwa ‘’Pemeriksaan Mueller soal keterlibatan Rusia dalam pilpres 2016 seharusnya dihentikan,’’ bunyi cuitannya. Pengacara Trump, John Dowd juga menjelaskan agar Departemen Kehakiman mengakhiri penyidikan kolusi Rusia dalam pilpres 2016.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik mendesak Presiden Trump agar tidak memberhentikan Mueller. ‘’Semuanya bisa runyam,’’ tutur Paul Ryan seperti dituturkan AshLee Strong, jurubicara parlemen. ‘’Seperti dikatakan Pak Ketua, biarkan Robert Mueller dan timnya menjalankan tugasnya sampai selesai’’ sambung Ashlee Strong.

Apalagi, kini ada 17 jaksa yang bekerja di bawah kendali Mueller di jajaran dewan khusus. Mereka bekerja dengan FBI dan mereka memiliki sedikitnya dua dewan juri di Washington DC dan Alexandria, Virginia. ‘’Ke-17 penuntut umum itu, bakal melanjutkan penyelidikan keterlibatan Rusia, walaupun Mueller dipecat,’’ tulis laman Vox.

 

.

Recent Posts

Dialog Pemerintah RI dengan WNI dan Diaspora di Philadelphia

Masyarakat Indonesia di Philadelphia menghadiri pertemuan bersama pejabat pemerintah Republik Indonesia yang digelar di PAX…

3 days ago

Imam Prasodjo dan Ikhtiar Menjaga DAS Serayu

Di tengah kabut Telaga Dringo, Dieng, Imam Budidarmawan Prasodjo (65) tampak bersemangat menanam pohon bersama…

2 weeks ago

Riyan Pondaga Persembahkan Konser Bersama Modero & Company

Modero & Company mempersembahkan Wonderworks, seri acara komunitas perdana yang dibuka dengan konser intim bertajuk…

2 weeks ago

Pemerintah RI: Golden Visa Hasilkan Rp 48 Triliun Investasi Asing

Indonesia telah menarik investasi sebesar Rp 48 triliun (sekitar US$2,86 miliar) melalui program Golden Visa,…

3 weeks ago

Memory of Indonesia: Lawan Alzheimer Lewat Budaya dan Musik

Ratusan diaspora Indonesia lintas organisasi dan generasi berkumpul dalam acara tahunan Memory of Indonesia, Sabtu…

1 month ago

Perkelahian Berujung Maut, WNI Ditangkap di Bald Knob

Seorang pria Indonesia bernama Muhamad Cakra (44) ditangkap polisi setelah menikam seorang warga negara Indonesia…

2 months ago