Pemimpin Redaksi Bangkok Post Dipaksa Mundur

Umesh Pandey, Pemimpin Redaksi Harian Bangkok Post dipaksa mengundurkan diri oleh jajaran direksi, karena terlalu berani mengkritik pemerintahan militer Thailand.

The Guardian mengabarkan Selasa (15/5/2018), Umesh tidak bersedia memenuhi permintaan direksi, agar menulis lebih lunak tentang tindakan militer Pemerintah Thailand. Dalam tulisannya itu, Umesh mengecam tindakan Pemerintahan PM Prayut Chan-o-cha yang membungkam kebebasan berpendapat dan memberangus sebuah jaringan televisi Peace TV. Juga artikelnya tentang pemilihan umum yang ditunda-tunda oleh rezim PM Prayut.

‘’Tatkala diminta untuk bersikap lunak, saya tidak bergeming,’’ tulis Umesh dalam pernyataan tertulisnya. ‘’Lalu saya membiarkan mereka membuat keputusan. Mereka juga tahu bahwa saya lebih baik kehilangan jabatan saya ketimbang tunduk menuruti kemauan mereka,’’ sambung Umesh. ‘’Kapak telah dijatuhkan dan saya diminta mundur, dua bulan sebelum kontrak kedua saya berakhir,’’ ujar Umesh Pandey.

Sejak 18 bulan terakhir, ulasan dan liputan Bangkok Post memang dianggap melewati batas. Dalam tulisan editorialnya 14 Mei kemarin, Umesh mengecam pembekuan Peace TV, saluran televisi pro-demokrasi. ‘’Pemberangusan itu menunjukkan tindakan sensor yang semena-mena, tanpa dipikir lebih jauh,’’ tulis Umesh. ‘’Sementara tuduhan yang dikenakan, menutup satu-satunya saluran kekuatan politik besar, yang sungguh menggelikan,’’ tulis Umesh.

Bahkan, sebelumnya, Umesh Pandey mengecam pula pemerintahan militer Thailand yang berfungsi sebagai Dewan Nasional Perdamaian, NCPO di bawah kendali Jenderal Prayut Chan-o-cha yang menjadi PM Thailand. Banyak pihak menilai, pemaksaan pengunduran diri itu merupakan langkah sensor diri sendiri yang dilakukan jajaran Bangkok Post. ‘’Yang terjadi di Bangkok Post menunjukkan media Thailand perlu melakukan sensor diri sendiri agar tetap bertahan,’’ tutur Ed Legaspi, dari Southeast Asian Press Alliance mengomentari Bangkok Post, koran yang berdiri sejak 1946.