Pertamina dan BUMN Dibongkar Habis dalam ‘Satu Jam Bersama Ahok’ (video)

Ahok menggebrak lagi. Hal itu terungkap dalam acara Satu Jam bersama BTP, Basuki Tjahaja Purnama, pada hari Selasa, 8 September 2020 lalu. Dalam acara virtual yang digelar Amerika Bersatu, kelompok komunitas warga Indonesia terbesar di AS itu, Ahok mengungkapkan berbagai hal dalam acara yang diprakarsai Lia Sundah Suntoso, pengacara Indonesia di New York.

Bagaimana menggabungkan bisnis dengan posisi anda sebagai Komisaris Pertamina. Ahok membuka pembicaraan dengan mengatakan Pak Harto itu betul. ”Tidak mungkin hanya membesarkan pemerintah, tanpa membesarkan pihak swasta,” katanya. Karena itu Pak Harto mengundang teman-temannya untuk sama-sama berusaha,” ujarnya. Supaya bisa cepat dalam persaingan global.

Masalahnya hari ini, Pak Jokowi dan Pak Harto berbeda jaman. ”Kalau Pak Jokowi tiba-tiba membesarkan Si Ahok jadi konglomerat seperti Liem Sioe Liong, bisa habis digebukin banyak orang deh,” lanjutnya. Tapi idenya benar. Sebuah negara harus memiliki konglomerat. Sekarang ini, pemerintah memiliki konglomerat. Bukan seperti Soedono Salim, tetapi Pertamina. ”Konglomeratnya mungkin Ahok, tapi ditaruh di Pertamina,” ujarnya.

Sebagai komisaris utama Pertamina, apa bedanya antara kepemimpinan anda sekarang dengan kepemimpinan sebelumnya? ”Saya ini eksekutor. Bukan pengawas,” kata Ahok membuka pembicaraan. ”Komisaris di BUMN itu ibarat neraka lewat surga belum masuk,” tuturnya.

Menurut keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang menentukan semua itu berada di tangan kementerian BUMN. ”Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan, dan dibangunlah Indonesia Inc.” kata Ahok. Sayangnya, Presiden Jokowi tidak mampu mengontrol BUMN karena tidak ada orang. Di BUMN itu sudah besar dan dikuasai oleh keturunan mulai dari bapak, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Karena BUMN di bawah menteri, maka semuanya, termasuk komisaris, adalah titipan sejumlah kementerian.

Siapa yang mau buka-bukaan kalau dapat komisi 45 persen? ”Dulu, kalau Pertamina meraup untung gede, maka Direktur Utama Pertamina dapat komisi Rp 25 miliar,” ujar Ahok. ‘Perusahaan Listrik Negara lebih besar lagi, apalagi bank lebih gede lagi. Jika dibandingkan perusahaan sejenis, Pertamina adalah perusahaan underdog. Tapi kan yang menentukan kementerian-kementerian itu.

Bagi saya hal ini sulit dibenahi. Kalau kita bersikap keras, maka mereka akan ngeyel. ”Mereka cuma beri kita data secuil-secuil. Saya sempat marah kemarin,” aku Ahok. Karena itu, mantan Gubernur DKI ini memotong jalur birokrasi di Pertamina.

Dulu kenaikan pangkat berdasar PRL atau Pertamina Reference Level. Saya potong semua dan semua harus melalui lelang terbuka. Tidak lagi berdasar PRL yang memungkinkan seseorang menduduki jabatan sampai 20 tahun lebih. Uniknya, menurut Ahok, seseorang yang menjabat sebagai direktur utama, lalu dicopot, tapi masih menerima gaji lama yang sekitar Rp 100 juta. ”Seharusnya kan sesuai dengan jabatan barunya? Bukan jabatan lama,” sambungnya.

Apalagi, gaji pokok mereka besar-besar. ”Bisa dibayangkan, seorang direktur yang dicopot dari jabatannya, tetap menerima gaji gede, tanpa bekerja apapun. Gila aja ini,” katanya.

Basuki Tjahja Purnama juga mengubah semua itu, termasuk proses lelang, sehingga transparan dan dapat dilihat di website. Kalau masih ada penyimpangan, akan dipecat. Tapi di Pertamina, direktur utamanya tidak mau memecat pelaku penyimpangan dengan alasan belum ketemu bukti. Bahkan, ”Ada yang mengatai saya Taik!!! dan disebar di medsos. Dia tidak bisa saya pecat, kata mereka, karena harus menuntut dulu ke polisi baru bisa memecat saya,” tutur Ahok.

Lain lagi yang terjadi di Perum Peruri. Ahok yang meminta diadakan tanda tangan paperless, pihak Peruri minta Rp 500 miliar. ”Ini nggak bener. Sama seperti Pertamina… Apa mau jadi Ular Piton, Ular Sanca? Ini nggak masuk akal,” katanya.

Masih banyak lagi uraian menarik yang didapat dari diskusi virtual dengan Basuki Tjahja Purnama dan Indonesia Bersatu. Silakan simak di video di artikel ini. (DP)