Pemerintah Swiss mengusulkan RUU yang intinya perempuan yang mengenakan niqab akan denda berjumlah $ 900 atau hampir Rp 14 juta. Kamis lalu, usulan itu disampaikan Pemerintah Swiss ke parlemen beserta sejumlah lampiran. Antara lain pengecualian bagi diplomat asing, tempat-tempat ibadah dan di kawasan bandar udara.
‘’Larangan menutup wajah dimaksudkan untuk menghindari tindak kejahatan atau kriminal, sementara hukuman denda bukanlah menjadi prioritas utama,’’ bunyi pernyataan resmi kabinet Swiss. Tidak seperti hijab, pakaian Niqab menutup seluruh wajah penggunanya, hanya matanya yang terlihat.
Usulan yang disampaikan Partai Rakyat Swiss, partai terbesar Swiss tersebut, juga menyebutkan, larangan menutup wajah itu sekaligus mendorong persamaan hak kaum pria dan wanita. Selain itu, RUU tersebut ‘’Membantu mencegah radikalisme Islam,’’ tutur Jean Luc Addor, Dewan Nasional Swiss yang dikenal kritis terhadap isu-isu agama.
Sebaliknya, Dewan Pusat Islam Switzerland mengecam usulan tersebut. Menurut mereka, larangan itu tidak mengendurkan tendensi radikalisme. ‘’Sebaliknya, larangan itu bakal mendorong keberhasilan Komisi Egerkingen, komisi yang mendukung gerakan anti Burqa,’’ bunyi pernyataan Dewan Pusat Islam Switzerland.
Sejak tahun 2021 silam, larangan mengenakan Niqab mendapat dukungan mayoritas suara. Namun larangan ini belum diterapkan akibat protes berkepanjangan. Usulan RUU itu tak terlepas dari perkembangan kerudung wanita di negara-negara Islam umumnya. Sedikitnya 185 orang tewas dalam bentrokan fisik antara demonstran dan petugas keamanan Iran. Aksi protes anti Pemerintah Iran itu disulut dengan tewasnya Mahsa Amini di tahanan polisi moral Iran.
Wanita 22 tahun itu ditangkap karena tidak mengenakan hijab secara sempurna. 17 September lalu, aksi protes marak yang menuntut turunnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, bersamaan dengan pemakaman Mahsa Amini di Kota Saqez, mayoritas Kurdi. (DP)
Be First to Comment