Ribuan Pencari Suaka di New York Terancam Dideportasi Tanpa Sidang

Lebih dari 10.000 pencari suaka di New York berisiko dideportasi pada tahun 2025 tanpa pernah mendapat kesempatan menyampaikan kasus mereka di hadapan hakim. Temuan ini muncul dari analisis terbaru Mobile Pathways, organisasi nirlaba berbasis teknologi yang membantu imigran menavigasi proses hukum di pengadilan imigrasi.

Analisis terhadap data pengadilan imigrasi federal di New York City menunjukkan lonjakan tajam perkara yang ditutup sebagai “abandoned” atau dianggap ditinggalkan. Pada 2024, terdapat 3.951 kasus yang dikategorikan demikian. Hingga November 2025, jumlahnya melonjak menjadi sekitar 10.000 kasus.

Dalam kasus “abandoned”, hakim menutup perkara sebelum sidang digelar. Penyebabnya sering kali bersifat administratif, seperti dokumen yang tidak lengkap, tenggat waktu yang terlewat, surat panggilan yang tidak pernah sampai, atau biaya baru yang tidak dibayar tepat waktu. Ketika sebuah kasus dinyatakan ditinggalkan, pencari suaka umumnya langsung menerima perintah deportasi tanpa sempat mempresentasikan bukti atau kesaksian.

Dari Januari hingga November 2025, lebih dari 40 persen permohonan suaka di New York berakhir sebagai “abandoned”. Angka ini meningkat sekitar 170 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober, lebih dari separuh seluruh hasil perkara suaka di kota ini berasal dari kategori tersebut.

Selain itu, deportasi in absentia, yakni deportasi karena seseorang tidak hadir di sidang, juga meningkat tajam. Pada November 2025, tingkat deportasi jenis ini tercatat 64 persen lebih tinggi dibandingkan Januari. Lonjakan terbesar terjadi pada Maret 2025, dengan jumlah deportasi lebih dari dua kali lipat dibandingkan Maret tahun sebelumnya.

Menurut Mobile Pathways, meningkatnya ketidakhadiran di pengadilan tidak lepas dari rasa takut di kalangan imigran. Pemberitaan mengenai penangkapan oleh ICE di gedung pengadilan membuat banyak orang khawatir bahwa datang ke sidang justru akan berujung pada penahanan. Ironisnya, kemungkinan ditangkap di pengadilan relatif kecil, sementara tidak hadir hampir pasti berujung deportasi.

Situasi ini juga memengaruhi para pengacara, yang kerap mengajukan permohonan sidang daring demi melindungi klien mereka. Namun di New York, sekitar setengah dari permohonan tersebut dilaporkan ditolak.

Dampak deportasi tidak terjadi secara merata. Wilayah dengan populasi imigran besar dan akses terbatas terhadap bantuan hukum, terutama di borough luar, mengalami dampak paling berat. Di kawasan Queens seperti Corona, Richmond Hill, dan Jamaica, para advokat melaporkan peningkatan aktivitas ICE sepanjang 2025, termasuk penangkapan di rumah dan di pengadilan.

Data juga menunjukkan bahwa di beberapa kode pos dengan deportasi tertinggi, mayoritas orang yang dideportasi berasal dari komunitas Ekuador dan India. Hal ini mencerminkan demografi setempat sekaligus pola penegakan hukum terbaru.

Tren lain yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya “voluntary departure in absentia”, yaitu ketika seseorang menyetujui untuk meninggalkan Amerika Serikat tanpa menghadiri sidang. Sejak Januari 2025, jumlah kasus ini di New York meningkat lebih dari 200 persen. Meski disebut “sukarela”, banyak orang mengambil opsi ini karena tekanan penahanan, lamanya proses hukum, dan minimnya pilihan.

Di saat yang sama, cara pemerintah mengelola perkara di pengadilan imigrasi juga berubah. Praktik penghentian kasus berprioritas rendah menurun tajam. Sebagai gantinya, semakin banyak permohonan untuk menolak klaim suaka sebelum sidang penuh digelar. Sebagian besar keputusan ini berasal dari segelintir hakim dengan tingkat penolakan yang sangat tinggi.

Mobile Pathways memperkirakan tren ini akan terus berlanjut, termasuk kemungkinan penggantian hakim sipil dengan hakim berlatar belakang militer. Data menunjukkan bahwa pencari suaka yang perkaranya ditangani hakim militer hampir selalu kehilangan kasus atau diarahkan untuk meninggalkan AS secara “sukarela”.

Bagi komunitas imigran, situasi ini menjadi peringatan penting bahwa hambatan administratif, rasa takut, dan minimnya pendampingan hukum kini menjadi faktor penentu nasib ribuan keluarga, bahkan sebelum mereka sempat didengar oleh hakim.

-Artikel ini disusun berdasarkan laporan dan analisis yang dipublikasikan oleh DOCUMENTED-