SAVE America Act dan Ancaman bagi Pemilih AAPI

Organisasi advokasi pemilih Asian and Pacific Islander American Vote (APIAVote) menyatakan keprihatinan atas lolosnya SAVE America Act di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dengan perolehan suara tipis 218–213.

Menurut APIAVote, regulasi ini berpotensi mencabut hak jutaan warga Amerika untuk mendaftar dan memberikan suara dalam pemilu federal, terutama komunitas Asian American dan Pacific Islander (AAPI) serta kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif APIAVote, Christine Chen, menilai undang-undang tersebut tidak hanya memperumit birokrasi, tetapi juga membahayakan hak konstitusional warga negara untuk memilih.

“Tidak hanya mengganggu efisiensi pemerintahan, SAVE America Act juga merugikan hak pilih banyak orang. Bukti mengenai pemilih tidak memenuhi syarat yang ikut memberikan suara dalam pemilu federal sangat minim. Karena itu, kewajiban menunjukkan bukti kewarganegaraan secara langsung (documentary proof of citizenship/DPOC) untuk mendaftar atau mendaftar ulang adalah solusi yang tidak perlu untuk persoalan yang sebenarnya tidak ada,” ujar Chen.

Data dari lembaga riset Change Research menunjukkan bahwa dampaknya terhadap komunitas AAPI sangat signifikan:

• 20% warga AAPI tidak memiliki akta kelahiran yang siap digunakan,

• 14% tidak memiliki paspor,

• hanya 8% yang memiliki dokumen naturalisasi yang tersedia dengan mudah.

Lebih jauh lagi, sekitar 56% warga dewasa AAPI yang merupakan warga negara AS lahir di luar negeri. Artinya, kebijakan yang menyasar warga naturalisasi akan berdampak tidak proporsional terhadap komunitas ini dibandingkan kelompok lain.

Komunitas AAPI selama ini banyak mengandalkan metode pendaftaran pemilih secara daring, melalui pos, maupun kegiatan pendaftaran langsung di komunitas. Jika SAVE America Act diberlakukan, berbagai metode tersebut berpotensi dihapuskan atau dibatasi secara signifikan.

Tidak hanya itu, undang-undang ini juga diperkirakan berdampak pada sekitar 69 juta perempuan Amerika yang mengganti nama setelah menikah dan tidak memiliki paspor. Mereka biasanya mengandalkan akta kelahiran yang tidak lagi mencerminkan nama resmi saat ini. Kelompok pemilih muda, lansia, warga pedesaan, serta masyarakat berpenghasilan rendah juga berisiko terdampak karena keterbatasan akses terhadap dokumen kewarganegaraan yang dipersyaratkan.

Bagi komunitas kulit berwarna (communities of color), kegiatan pendaftaran pemilih (voter registration drives) selama ini menjadi sarana penting untuk menjangkau warga yang kurang terlayani sistem. Namun, regulasi ini dinilai akan membuat kegiatan tersebut hampir mustahil dilakukan, sekaligus menghapus metode pendaftaran daring dan melalui pos yang selama ini digunakan luas.

Tahun lalu, ketika rancangan undang-undang serupa, SAVE Act, disahkan di DPR, banyak pihak sedang memperingati 60 tahun Voting Rights Act, tonggak penting dalam sejarah hak sipil Amerika Serikat. Tahun ini, di tengah kembali munculnya upaya untuk mempersulit akses memilih bagi sebagian warga, APIAVote mendesak Senat untuk mengambil sikap serupa seperti sebelumnya: tidak melanjutkan pembahasan SAVE America Act dan menolak kebijakan yang dinilai anti-pemilih tersebut.

-Artikel ini diolah dari siaran pers Asian and Pacific Islander American Vote (APIAVote) dengan penyesuaian redaksional.-