Ribuan Tenaga AI India Bakal Diekstradisi?

Sekitar 500 ribu warga India berprofesi sebagai ahli komputer sedang resah. Semua ini gara-gara pernyataan resmi Pemerintah Presiden Donald Trump menghentikan seluruh program pengangkatan karyawan dan aplikasi kartu hijau (Green Card) yang dijalankan oleh 8 perusahaan komputer AS.  

Kedelapan perusahaan raksasa itu adalah: Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies dan Capgemini. 

Dalam pidatonya Kamis pekan lalu, Wakil Presiden JD Vance menyebutkan bahwa ke delapan perusahaan itu diduga melakukan upaya penipuan pada saat mengurus permohonan Green Card sejumlah karyawannya asal India, lewat program H-1B Visa. ”Microsoft dan Adobe menjadi sasaran utama investigasi yang dilakukan petugas federal AS dan petugas terkait lainnya,” ujar Wakil Presiden JD Vance dalam konperensi pers itu, yang didampingi sejumlah pejabat tinggi AS. Di antaranya Menteri Perburuhan Keith Sonderling, dan Jaksa Agung Todd Blanche dan sejumlah pejabat tinggi Satuan Anti Penipuan & Kecurangan lainnya. 

Tentu saja pengumuman itu menghentakkan jantung para calon karyawan perusahaan komputer atau AI (Artificial Inteligence) di AS. Data Google menyebutkan jumlah ahli komputer dari berbagai negara yang memegang visa H-1B mencapai sekitar 500 ribu orang. Tujuh persen di antaranya berasal dari India.  

 Tata Consultancy Services (TCS) mempekerjakan 50 ribu karyawan di AS. 20 ribu di antaranya pekerja lokal AS. Infosys juga mempekerjakan 35 ribu karyawan di AS. HCL Technologys sekitar 24 ribu orang dan Wipro memiliki 20 ribu karyawan. 

Menanggapi langkah Presiden Trump itu, Pemerintah India menyatakan keprihatinannya. Jurubicara Kementerian Tenaga Kerja India, Randhir Jaiswal mengungkapkan bahwa langkah AS itu cukup berpengaruh bagi tenaga kerja India. Menurutnya, beberapa perusahaan India memang terdampak dengan aturan baru AS itu, tapi tidak semua. ”Bagi beberapa perusahaan tertentu, para karyawannya masih berstatus PERM atau Program Electronic Review Management tidak berhubungan dengan Visa H-1B. Jadi tidak banyak berpengaruh,” katanya. 

 Namun upaya meredam kegelisahan itu perlu dipertanyakan lagi. Sebab PERM adalah salah satu tahapan bagi karyawan AI untuk mendapatkan program visa H-1B. Artinya, ya sama saja. Walhasil banyak pekerja AI dari India yang tak menghiraukan pidato Randhir Jaiswal. 

 Yang perlu dicermati adalah, kecenderungan Migrasi Terbalik dari India akibat sejumlah aturan imigrasi yang terjadi selama ini. Misalnya kenaikan biaya petisi H-1B yang bernilai total $ 100 ribu (hampir Rp1,8 milyar) mendorong para insinyur AI asal India pulang kampung. Pada 2025 tercatat rekor sebanyak 15.100 profesional AI India meninggalkan AS. Hal itu tetap berlanjut dengan sekitar 7.300 pekerja IT yang telah kembali ke India. Sementara jumlah profesional yang berangkat ke AS dari India hanya berjumlah 9.100 orang. 

Berdasarkan serangkaian data dan perhitungan biaya itulah, ada baiknya para tenaga AI asal Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengisi lowongan kerja di AS atau malah mengurungkan niatnya untuk bekerja ke AS. (DP)