Anggota Kongres AS dilarang merekam kegiatan dalam gedung Parlemen

Anggota Kongres Partai Republik mengusulkan sebuah peraturan baru yang memberi vonis anggota Kongres memotret atau merekam kegiatan di dalam gedung parlemen AS.

Newsweek melaporkan Rabu (28/12/2016), rancangan peraturan yang sedang disusun itu, menyebutkan petugas polisi parlemen akan memberi denda $ 500 bagi anggota parlemen yang melanggar. Bila tetap bandel, anggota parlemen itu akan dikenai denda sampai $ 2.500 yang langsung dipotong dari gajinya. Polisi parlemen juga dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota Komisi Etis bila menemukan anggota parlemen yang keras kepala.

Rancangan peraturan baru yang didukung Ketua Parlemen Paul Ryan itu diperkenalkan, setelah kasus mogok dan leyeh-leyeh di lantai parlemen pada Juni 2016 lalu. Waktu itu, sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat melakukan protes dengan duduk di lantai, setelah gagal mengusulkan agar peraturan pemilikan senjata diperketat. Usulan itu disampaikan setelah terjadi penembakan Kelab Malam Pulse, Orlando, Florida.

Para anggota Kongres Republik melarang stasiun parlemen C-SPAN menyiarkan protes duduk yang dimotori John Lewis dari Georgia tersebut. Namun adegan itu dapat disiarkan ke sejumlah stasiun televisi karena dipancarkan secara langsung dari kamera para anggota Kongres Demokrat.

Sejak itu Kongres yang dikuasai Republik, melarang penggunaan media elektronik di dalam gedung parlemen. Namun banyak anggota Kongres membandel. Di antaranya, Drew Hammill, jurubicara pemimpin minoritas Kongres, Nancy Pelosi yang tetap mengusulkan pengetatan penggunaan senjata api. ‘’Kelompok Republik masih saja melobi anggota lainnya untuk membatalkan dan menolak pemeriksaan latar belakang pengguna senjata,’’ kata Drew Hammill.

Sementara itu, Eric Swalwell anggota Kongres Demokrat dari California tetap bertekad akan merekam dan menyiarkan kegiatan di gedung parlemen ke media massa. Demikian juga Elizabeth Esty, anggota Demokrat lainnya yang menuduh Paul Ryan tidak fair. ‘’Seharusnya dia memusatkan perhatian pada pelarangan penggunaan senjata api, ketimbang mengurusi kami-kami,’’ katanya.

Kongres akan membahas peraturan baru itu setelah masa reses berakhir pada 3 Januari 2017.