Rex Tillerson dilantik menjadi Menteri Luar Negeri AS

Rex Tillerson secara resmi menjadi menteri luar negeri AS yang baru, setelah melewati batu ujian cukup di parlemen. CNN mengabarkan, Rex Tillerson dilantik secara resmi oleh Wakil Presiden Mike Pence, Rabu malam (2/1/2017). ‘’Mari kita fokuskan pada masalah internasional,’’ kata Presiden Donald Trump yang menyaksikan pelantikan yang berlangsung di Gedung Putih. ‘’Banyak konflik yang terjadi di dunia seperti kita saksikan hari ini. Sungguh menyedihkan,’’ lanjut Trump.

Rex Tillerson berhasil meyakinkan anggota parlemen dengan dukungan 56 suara melawan 43 suara yang menolak. Sejak Januari silam, Rex, bekas CEO perusahaan minyak Exxon ini menghadapi pertanyaan gencar dari komisi uar negeri parlemen. Dan jawabannya dinilai kurang memuaskan. Misalnya, Rex Tillerson tidak bersedia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Hal itu karena Putin pernah memberinya bintang kehormatan atas jasanya bekerjasama dengan perusahaan minyak Rusia.

Di samping itu, Rex Tillerson yang pernah membawahi 75 ribu karyawan itu, selalu menghindarkan diri dan enggan menyebut China, Arab Saudi dan Filipina sebagai negara-negara yang melanggar HAM. Bahkan Rex Tillerson tidak secara langsung menjawab bahwa perubahan iklim dan panas bumi diakibatkan oleh ulah manusia.

‘’Kami punya alasan ketakutan apabila Tillerson mengendalikan kementerian luar negeri seperti perusahaan Exxon,’’ kata Senator Chris Murphy. ‘’Ia tidak mementingkan kepentingan AS,’’ lanjut senator Partai Demokrat yang menolak pencalonan Rex Tillerson.

Sementara itu, Senator Diana Feinstein dari California menentang Rex Tilerson karena dianggap tidak jujur. ‘’Mana mungkin dia tidak tahu Exxon melobi Kongres untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada Iran dan Rusia,’’ kata Diana Feinstein. Menurutnya, sebuah dokumen menunjukkan bahwa Exxon menjalin kerjasama dengan perusahaan Shell bernama Infineum. Perusahaan patungan itu melakukan bisnis dengan Iran, Sudan dan Suriah, tiga negara yang dicap AS sebagai negara teroris sehingga dikenai sanksi ekonomi.