Sejumlah negara Teluk dukung kebijaksanaan imigrasi Presiden Donald Trump

Sejumlah pemerintahan monarki dan negara kaya raya di kawasan Teluk tidak ikut mengecam perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang imiran Muslim masuk ke AS.

Reuters mengabarkan Rabu (2/1/2017), Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab, serta Qatar dan Bahrain yang dikenal dekat dengan AS dan Barat tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Raja Salman dari Arab Saudi tidak menyinggung tentang perlarangan imigran Muslim, ketika berbicara lewat telepon dengan Presiden Donald Trump.

Hanya satu pejabat tinggi yang berkomentar ringan. Pejabat itu adalah Menteri Luar negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed, yang menjelaskan, pelarangan itu ‘’Merupakan kedaulatan Amerika Serikat dan tidak bernuansa religi. Bahkan, Dhahi Khalfan, seorang polisi senior Arab Saudi mengirim pesan lewat Twitter mendukung keputusan Presiden Trump. ‘’Sepenuhnya mendukung pelarangan Trump,’’ tulisnya. Setiap negara mempunyai hak untuk melindungi keamanannya. Apa yang anda lakukan Trump, sudah benar,’’ tulis Dhahi Khalfan.

Sementara itu, para pembantu Trump masih mendiskusikan sejumlah langkah lanjutan. Di antaranya menyebut kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai kelompok teroris. Arab Saudi yang membantu Pemerintah Mesir, bisa dipastikan bakal menerima sebutan bagi kelompok yang dituduh garis keras dan militan tersebut.

Mohammad al-Misned, seorang pengusaha Qatar menulis opininya di harian Wall Street Journal, Januari silam. Dalam tulisannya itu, al-Misned mengungkapkan rasa hormat terhadap kepemimpinan AS menurun selama pemerintahan Presiden Obama yang dinilai terlalu lunak terhadap kelompok militan Muslim. ‘’Dengan dukungan Partai Republik, Presiden Trump dapat berhasil membantu mengembalikan peranan Timur Tengah,’’ tulisnya. ‘’Yaitu membantu memodernisasi dan melebarkan diversifikasi ekonomi,’’ sambung Mohammad al-Misned.