Wahyu Muryadi, Ex Pemred Tempo Tanggapi Isu Terima Duit KKP

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi mengakui pernah mengikuti perjalanan ke luar negeri sebagai jurnalis atas biaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini disampaikan Wahyu menanggapi beredarnya daftar nama wartawan yang disebut-sebut menerima duit dari pemerintah.

Seperti ditulis laman Tagar.id, Wahyu mengatakan “Benar saya mengikuti perjalanan dinas Bu Susi ke luar negeri tapi saya tidak menerima uang cash sama sekali. Ada yang salah kira lalu minta saya traktir karena saya dapat banyak hadiah 600-an juta segala macam, itu tidak ada, ” kata pria yang namanya masuk dalam daftar tersebut kepada Tagar, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.

Angka yang tercantum dalam daftar itu merupakan total biaya akomodasi perjalanan wartawan untuk meliput forum internasional yang dihadiri Pemerintah Indonesia. Forum menghadirkan Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti

“Peristiwanya sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Saat itu KKP mengundang sejumlah media mengirimkan wartawannya untuk meliput acara Bu Susi menghadiri forum-forum internasional seperti Ocean Conference, World Ocean Summit yang diselenggarakan badan-badan dunia seperti PBB dan Kennedy School di Harvard,” katanya.

Menurut Wahyu, bu Susi waktu itu menjadi pembicara utama dalam forum bergengsi dengan membawa nama negara. Indonesia dianggap champion dalam kebijakan memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing dan eks asing.

“Dan kita jadi saksi atas apresiasi itu terhadap Indonesia. Saya dan tentunya teman-teman lainnya sama sekali tak merasa dirugikan dengan dibocorkannya data-data perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. Karena memang itu bukan perbuatan melawan hukum dan merupakan tugas jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi kenegaraan tanpa mengganggu independensi media masing-masing,” ucapnya.

Perjalanan dari Jakarta ke negeri tujuan ditanggung oleh KKP. Oleh karena itu, kata dia, KKP yang membayarkan langsung segala bentuk akomodasi wartawan termasuk fasilitas penginapan.  “Itu untuk pesawat, transportasi lokal, hotel, kita tidak menerima cash,” ujarnya.

Wahyu menduga penyebaran daftar itu merupakan reaksi seseorang atau suatu lembaga atas pemberitaan Majalah Tempo edisi 4 Juli 2020 yang bertajuk ‘Pesta Benur Menteri Edhy’.  Jika itu benar, ia menyesalkan perbuatan tersebut.

“Saya dipaksa menduga bahwa tindakan jahat itu dilakukan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan terbaru majalah Tempo. Tapi mengapa harus membunuh para pembawa pesan kebenaran, sang pemberita? Semestinya kalau berita tersebut tak benar ya protes aja redaksi, laporkan ke ombudsman internal atau adukan ke Dewan Pers,” kata mantan Pemred Majalah Tempo ini. (Disadur dari laman Tagar.id)