Warga Negara Indonesia (WNI) dan diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat kini diliputi kegelisahan. Keresahan ini terutama dirasakan oleh mereka yang masih menggunakan paspor turis dan telah tinggal di AS selama bertahun-tahun.
Pemicunya adalah Peraturan baru dari Kementerian Kehakiman RI yang mulai berlaku pada September 2024. Aturan yang diterbitkan pada Agustus 2024 ini menetapkan bahwa WNI dengan status turis yang masa berlaku paspornya sudah habis tidak lagi diizinkan untuk memperpanjang paspor tersebut. Sebagai gantinya, mereka hanya dapat memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang masa berlakunya terbatas, yaitu satu tahun.
Di sisi lain, WNI yang memiliki status resmi—seperti pemegang visa pelajar, kerja, atau penduduk tetap—tetap dapat memperpanjang paspor mereka dengan masa berlaku lima hingga sepuluh tahun, tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Sementara itu usulan dari masyarakat untuk peninjauan kembali peraturan tersebut sudah disetujui Kementerian Hukum RI, sambil berkoordinasi dengan kementerian lain terkait.
Menanggapi keresahan WNI dan diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia, awal minggu ini sebuah organisasi nirlaba bernama Nusantara Foundation yang didirikan oleh Imam Shamsi Ali, seorang tokoh Muslim Indonesia yang juga imam di kota New York, mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Dari surat terbuka tersebut bisa dikutip sebagai berikut:
“Sebagai diaspora Indonesia yang telah lama tinggal di Amerika Serikat, saya, Shamsi Ali, mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014. Peraturan ini mengharuskan warga negara di luar negeri memiliki izin tinggal sah untuk memperpanjang paspor mereka. Persyaratan tersebut sangat memberatkan, terutama bagi jutaan WNI di luar negeri yang belum memiliki status tinggal resmi. Paspor adalah hak dasar warga negara, bukan hak istimewa yang bisa digantungkan pada izin tinggal. Jika paspor kedaluwarsa, banyak hak dan peluang warga akan terhalang, seperti akses ke identitas resmi, peluang keluarga, dan status hukum yang jelas. Harapan kami, pemerintah dapat meninjau ulang aturan ini demi mempermudah pelayanan dan melindungi hak warga negara yang tinggal di luar negeri.”
-Tim Lantern-
Oleh: Renville Almatsier Lampion merah bergantungan sepanjang gang sempit yang pendèk sekitar Museum Benteng Heritage…
Ramadan kali ini, di usiaku yang hampir 60 tahun, mengingatkanku akan perkembangan pemahamanku tentang makna…
Masih ingat kasus ponzi yang pelakunya diaspora dan WNI yang tinggal di New York? Kasus…
Menua Itu Soal Tempat, Bukan Sekadar Umur. “Menua bukan hanya proses biologis. Ia sangat dipengaruhi…
Organisasi advokasi pemilih Asian and Pacific Islander American Vote (APIAVote) menyatakan keprihatinan atas lolosnya SAVE…
View Comments
Tulisan ini benar-benar mewakili kegelisahan banyak WNI dan diaspora, terutama yang sudah lama berjuang membangun hidup di Amerika Serikat. Paspor memang bukan sekadar dokumen perjalanan, tapi identitas dan akses terhadap banyak hak dasar. Semoga pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini, rasa keterhubungan dengan tanah air menjadi semakin penting. Banyak diaspora menjaga ikatan emosionalnya dengan Indonesia lewat berita, budaya, hingga tontonan dari rumah mulai dari siaran langsung acara nasional sampai film dan program hiburan lewat platform seperti Magis TV. Akses terhadap konten Indonesia sering kali menjadi penguat identitas dan pengingat bahwa sejauh apa pun jarak memisahkan, hubungan dengan negeri sendiri tetap hidup.
Semoga dialog antara pemerintah dan komunitas diaspora bisa menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, agar WNI di luar negeri tetap merasa dilindungi dan dihargai sebagai bagian utuh dari bangsa.