Jewish Voice for Peace Bela Aktivis Pro-Palestina

Ratusan anggota organisasi Jewish Voice for Peace menggelar aksi unjuk rasa di lobi Trump Tower, New York, pada Kamis (13/3/2025). Mereka mengecam penangkapan aktivis pro-Palestina, Mahmoud Khalil, yang kini menghadapi ancaman deportasi. Para demonstran mengenakan kaos merah bertuliskan “Orang Yahudi Inginkan Penghentian Pasokan Senjata untuk Israel” serta membawa spanduk bertuliskan “Fasisme Bertentangan dengan Tradisi Yahudi” dan “Lawan Nazi, Bukan Mahasiswa.”

Mereka meneriakkan tuntutan agar Khalil segera dibebaskan. Polisi menangkap 98 demonstran setelah mereka menolak untuk membubarkan diri sesuai imbauan pihak berwenang. Mereka dikenakan tuduhan masuk tanpa izin dan menghalangi jalan.

Mahmoud Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat berusia 30 tahun yang menikah dengan warga negara AS, ditangkap di luar apartemennya di New York City pada Sabtu lalu.

Khalil, yang tidak didakwa melakukan pelanggaran hukum apa pun, kini ditahan di pusat penahanan imigrasi di Louisiana. Sebagai pemimpin aksi unjuk rasa anti-Israel di Universitas Columbia, ia menjadi target kebijakan imigrasi baru yang diperketat oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Trump menyebut penangkapan Khalil sebagai “awal dari banyak penangkapan lainnya” dan berjanji melalui media sosial untuk mendeportasi mahasiswa yang ia anggap terlibat dalam aktivitas “pro-teroris, anti-semit, dan anti-Amerika.” Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait demonstrasi di Trump Tower tersebut.

Aktor Debra Winger, yang turut serta dalam aksi tersebut, mengkritik kebijakan Trump. “Pemerintahan ini tidak benar-benar peduli terhadap keselamatan orang Yahudi. Mereka hanya memanfaatkan isu antisemitisme untuk kepentingan politik,” ujar Winger dalam wawancara dengan Associated Press. Ia juga mengecam penahanan Khalil, menyebutnya sebagai “penculikan ilegal.”

Jewish Voice for Peace dan Aksi Protes di Trump Tower

Jewish Voice for Peace yang didirikan 1966 adalah gerakan akar rumput yang beranggotakan orang Yahudi Amerika. Mereka menentang dukungan AS terhadap kebijakan penindasan Israel terhadap Palestina. Kelompok ini menjadi salah satu dari berbagai organisasi Yahudi global yang membela hak-hak Palestina.

Sophie Edelhart, seorang demonstran dan mahasiswa doktoral studi Yiddish di Kanada, menjelaskan bahwa pemilihan Trump Tower sebagai lokasi aksi memiliki makna simbolis. Gedung ini merupakan markas Trump Organization dan kediaman pribadi Trump saat berada di New York. Trump Tower telah lama menjadi pusat aksi protes, baik dari pendukung maupun penentangnya.

Para pendukung Khalil menilai penangkapannya sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara. Protes pun terjadi di berbagai lokasi di New York dan kota-kota lain di AS, termasuk di luar pengadilan Manhattan, tempat sidang singkat kasus Khalil digelar pada Rabu (12/3/2025).

Universitas Columbia, tempat Khalil menyelesaikan program masternya pada Desember lalu, telah menjadi pusat gerakan pro-Palestina di kampus-kampus AS tahun lalu. Gelombang protes ini menyebabkan lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap. Pada Kamis, Columbia University mengumumkan telah mengeluarkan atau menangguhkan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam pendudukan salah satu gedung kampus selama aksi protes pro-Palestina pada musim semi lalu.

Sebagai respons terhadap aksi protes, pemerintahan Trump mengancam akan memangkas dana hingga 400 juta dolar AS untuk program-program yang terkait dengan Columbia, termasuk hibah penelitian medis. Pemotongan ini dianggap sebagai hukuman karena universitas dinilai gagal membatasi aksi demonstrasi yang dianggap “anti-semit” oleh pemerintah.

Pada hari yang sama, tim kuasa hukum Khalil bersama beberapa mahasiswa lainnya mengajukan gugatan untuk mencegah komite kongres mengakses catatan disipliner mahasiswa Columbia dan Barnard College, institusi perempuan yang berafiliasi dengan Columbia.

Sementara itu, istri Khalil, yang sedang hamil anak pertama mereka, terus berupaya agar suaminya dapat tetap tinggal di AS. Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan hak-hak imigran di Amerika Serikat.

-Tim Lantern-