Aturan Baru “Public Charge” Digugat Sejumlah Negara Bagian

Aturan baru dapat membuat penggunaan sejumlah bantuan pemerintah ikut dipertimbangkan dalam permohonan green card. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi semua imigran.

Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump terkait aturan baru public charge yang mulai berlaku pada 18 September 2026.

California, New York dan Illinois memimpin koalisi negara bagian yang mengajukan gugatan tersebut. Pennsylvania juga ikut bergabung melalui gubernurnya. Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.

Aturan baru ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada petugas imigrasi untuk mempertimbangkan penggunaan bantuan pemerintah ketika menentukan apakah seseorang yang mengajukan green card kemungkinan akan menjadi public charge atau bergantung pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apa itu “public charge”?

Istilah public charge sudah lama digunakan dalam hukum imigrasi Amerika Serikat. Secara umum, pemerintah dapat menolak seseorang masuk ke AS atau memperoleh status penduduk tetap apabila orang tersebut dinilai kemungkinan akan bergantung pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di bawah aturan tahun 2022, penilaian ini lebih terbatas. Pemerintah terutama mempertimbangkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup serta perawatan jangka panjang di institusi yang dibiayai pemerintah.

Aturan baru pemerintahan Trump menghapus sejumlah batasan tersebut dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada petugas imigrasi untuk menilai kondisi pemohon secara keseluruhan. Faktor yang dapat diperhatikan antara lain usia, kesehatan, kondisi keluarga, keuangan, pendidikan dan keterampilan, serta penggunaan program bantuan pemerintah tertentu.

Program seperti Medicaid, SNAP, bantuan pangan, bantuan tunai, dan beberapa bentuk bantuan perumahan dapat menjadi bagian dari pertimbangan. Namun, menerima satu jenis bantuan tidak otomatis membuat permohonan green card ditolak. Petugas tetap harus menilai keseluruhan keadaan pemohon.

Mengapa aturan ini digugat?

California Attorney General Rob Bonta dan negara-negara bagian yang bergabung dalam gugatan berpendapat bahwa pemerintah federal telah memperluas pengertian public charge secara berlebihan.

Mereka juga khawatir aturan tersebut akan membuat keluarga imigran takut menggunakan program kesehatan, pangan atau bantuan lain yang sebenarnya secara hukum berhak mereka terima.

Pemerintahan Trump memiliki pandangan berbeda. Department of Homeland Security (DHS) mengatakan perubahan tersebut diperlukan agar petugas imigrasi dapat mempertimbangkan seluruh keadaan pemohon dan menilai apakah seseorang kemungkinan akan bergantung pada bantuan pemerintah. Menurut DHS, aturan tahun 2022 terlalu membatasi pertimbangan petugas imigrasi.

Tidak berlaku bagi semua imigran

Hal penting yang perlu diketahui adalah aturan public charge tidak berlaku bagi semua orang yang berada dalam sistem imigrasi AS.

Di antara kelompok yang umumnya tidak terkena aturan ini adalah warga negara AS, pemegang green card yang sedang memperbarui kartunya, orang yang mengajukan kewarganegaraan, pengungsi (refugees), penerima atau pemohon suaka (asylees), serta sejumlah kategori kemanusiaan.

Pemohon U Visa dan T Visa, pemohon berdasarkan Violence Against Women Act (VAWA), serta Special Immigrant Juveniles juga termasuk kategori yang tidak terkena aturan public charge.

Karena itu, seseorang sebaiknya tidak langsung menghentikan Medicaid, SNAP atau bantuan lain hanya karena khawatir dengan aturan baru ini. Dampaknya sangat tergantung pada status dan jenis proses imigrasi masing-masing.

Aturan berlaku mulai 18 September

Menurut aturan resmi DHS, ketentuan baru berlaku untuk permohonan masuk ke Amerika Serikat mulai 18 September 2026 dan permohonan adjustment of status yang dikirim atau diajukan secara elektronik mulai tanggal tersebut.

Penggunaan bantuan pemerintah sebelum 18 September 2026 tetap dinilai berdasarkan aturan tahun 2022.

Sementara itu, gugatan terhadap aturan baru tersebut masih berlangsung. Koalisi negara bagian meminta pengadilan membatalkan aturan karena mereka menilai pemerintah federal telah melampaui kewenangannya.

Bagi masyarakat Indonesia di AS yang sedang atau berencana mengajukan green card, penting untuk mengetahui bahwa situasi setiap orang dapat berbeda. Sebelum menghentikan bantuan pemerintah atau mengambil keputusan yang dapat memengaruhi proses imigrasi, sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara imigrasi atau organisasi bantuan hukum yang terpercaya.

Artikel ini disusun oleh Indonesian Lantern berdasarkan laporan American Community Media, dokumen Department of Homeland Security/USCIS, dan informasi dari kantor Attorney General California.