Pemerintah Filipina Bantu Warganya yang Dideportasi dari AS

Pemerintah Filipina akan mengulurkan bantuan bagi 10 ribu warga Filipina yang akan dideportasi dari Amerika Serikat, setelah program DACA dicabut Presiden Donald Trump.

Harian The Global Nation mengabarkan, uluran bantuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Peter Cayetano Rabu (6/9/2017). ‘’Sebuah aksi penggalangan dana akan dibentuk untuk membantu warga Filipina yang terkena dampak DACA,’’ tutur Peter Cayetano. Kementerian Luar Negeri Filipina, kata Peter Cayetano, ‘’Akan memberi perintah, untuk menggunakan Dana Bantuan Nasional dan Dana Bantuan Hukum secara terbatas bagi warga Filipina yang terkena dampak pencabutan DACA,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menlu Filipina itu juga mengimbau warga Filipina di AS agar aktif mendukung RUU baru yang memberi keuntungan bagi warga Filipina. ‘’Namun, kami juga mengimbau agar warga Filipina yang terkena DACA harus bersiap diri,’’ kata Peter Cayetano.

Sementara itu, Patrick Chuasoto, pejabat tinggi Kedubes Filipina di Washington DC, meminta anggota komunitas Filipina di AS tetap berharap dan mendukung undang-undang baru AS bagi warga imigran tak berdokumen. Menurut Patrick Chuasoto, 310 ribu dari 3,4 juta keturunan Filipina yang berdiam di AS, tidak mengantongi dokumen resmi.

Seperti diketahui, Program DACA atau Perlindungan bagi Anak-anak asing yang tiba di AS, lahir berdasar perintah eksekutif Presiden Obama 2012. Mereka yang masuk ke AS berusia di bawa16 tahun pada tahun 2007, akan dilindungi dan tidak akan dideportasi. Setiap dua tahun, mereka diwajibkan memperbarui permohonan tinggal di AS. Namun karena program itu dihapus, maka 1,3 juta remaja yang kini berusia 20 tahun terancam dipulangkan ke negerinya. Negara-negara Amerika Latin, merupakan negara terbesar asal para remaja itu. Disusul oleh Korsel dan Filipina, serta negara lain, termasuk Indonesia yang jumlahnya sekitar 10 ribu jiwa.

Pemerintahan Presiden Donald Trump memberi tenggat waktu enam bulan ke depan, sebelum akhirnya menerapkan tindakan tegas untuk mendeportasi para remaja yang termasuk dalam program ini. Sementara itu, Paul Ryan, Ketua Parlemen AS mengharap agar Parlemen dapat mencari jalan untuk menyelesaikan nasib para remaja itu.

Namun lain halnya komentar Presiden Barrack Obama. Pemimpin AS yang mengeluarkan perintah eksekutif itu, mengecam tindakan Trump. ‘’Menentukan para remaja sebagai sasaran adalah tindakan keji,’’ tulis Obama di akun Facebooknya. ‘’Mereka tidak bersalah sama sekali, karena mereka ingin menjadi ilmuwan, memulai bisnis, menjadi tentara, dan memberikan sumbangsih bagi negara yang kita cintai ini,’’ tulis Obama panjang lebar. ‘’Benar-benar bengis!’’ lanjutnya.