Televisi Khusus Wanita Palestina ‘Taif TV’ Dilarang Hamas

Kelompok Hamas pemegang otoritas di Jalur Gaza, melarang siaran televisi Taif TV, saluran khusus kaum perempuan Palestina, karena dianggap tidak memiliki izin siaran.

Al Jazeera mengabarkan Selasa (20/2/2018), kantor berita Palestina Maan News mengabarkan, Hamas melarang acara perdana siaran televisi Taif TV yang sedianya akan digelar Ahad kemarin.

Kementerian Informasi yang berada di bawah kendali Hamas memberi alasan bahwa saluran televisi itu tidak memiliki izin resmi. ‘’Padahal mereka sudah diberitahu berulang kali,’’ bunyi pernyataan kementerian tersebut. ‘’Pihak manajemen Taif TV diminta minta lisensi baru karena izin yang disodorkan milik organisasi media lain dengan nama sama,’’ lanjutnya.

Namun pihak Taif TV menolak alasan itu. Menurut jajaran manajemen Taif TV, jaringan televisi itu milik sebuah organisasi media yang mengantongi izin dari Kementerian Informasi dan Kementerian Ekonomi Palestina. ‘’Karena itu, kami berhak untuk menyiarkan produksi media kami dengan menggunakan platform media sosial,’’ bunyi pernyataan resmi Taif TV. ‘’Hal ini tidak melanggar aturan dan hukum Palestina. Bahkan kami menjadi bagian dari kebebasan media dan pers,’’ sambungnya.

Taif TV adalah saluran televisi pertama yang menyiarkan kegiatan kaum perempuan Palestina sebagai bagian integral dari lapisan masyarakat dan sosial Palestina. ‘’Selain itu, Taif TV mengungkapkan peranan kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat,’’ tulis pernyataan Taif TV. Dalam akun Facebooknya, manajer saluran itu mengucapkan terima kasih kepada khalayak yang mendukung ‘Ide-ide Taif’. ‘’Kami akan tetap bekerja untuk hal itu,’’ katanya.

Larangan itu tak terlepas dari latar belakang kelompok Hamas. Kelompok garis keras Palestina ini sejak lama menentang kehadiran kaum hawa sejak Hamas menguasai Jalur Gaza dan menggusur peranan kelompok Fatah pada 2007 silam. Kelompok Hamas memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2016 lalu. Hamas kemudian bersedia menyerahkan otoritas Jalur Gaza ke tangan Pemerintahan Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas. Namun hal itu tidak terjadi, dan kedua kelompok tersebut masih berseteru.