Press "Enter" to skip to content

Microsoft Diprotes Karena Ciptakan Headset Pembunuh Lawan

Lebih dari 50 karyawan Microsoft mengirimkan petisi menentang kontrak kerjasama perusahaan raksasa itu dengan Angkatan Darat AS. Dalam kontrak bernilai $ 480 juta yang diteken November lalu, Microsoft akan memasok headset elektronik yang digunakan di medan perang.

Menurut kontrak kerjasama itu, headset tersebut mampu menampilkan gambar holografik. ”Sehingga penggunanya dapat mengenali lawan, dan memutuskan apakah lawannya akan dihabisi atau tidak,” bunyi deskripsi proyek yang ditangani pemerintah AS dan Microsoft itu.

”Kami tiba-tiba disadarkan bahwa Microsoft tengah mempersiapkan senjata berteknologi tinggi bagi militer AS,” bunyi petisi itu. ”Kita membantu meningkatkan kemampuan peralatan yang mematikan. Padahal kami dulu bekerja di Microsoft bukan meningkatkan kemampuan persenjataan militer,” sambung petisi itu.

Surat itu dilayangkan ke Satya Nadella, CEO Microsoft, dan Brad Smith, Presiden dan Direktur Legal. Dalam suratnya, para pemrotes itu menjelaskan pula bahwa Microsoft sebelumnya telah mempatenkan teknologi untuk kebutuhan militer, termasuk Hololens sejenis lensa canggih yang digunakan untuk latihan perang. ”Padahal sebelumnya belum pernah. Hal ini telah melanggar garis pembatas pengembangan senjata,” tulis petisi tersebut.

Surat terbuka itu dikirimkan beberapa hari sebelum Microsoft mengungkapkan penemuan barunya, Hololens 2 – teropong elektronik versi mutakhir di dalam helm elektronik – di ajang Kongres Mobile World, sebuah konperensi teknologi di Barcelona, Spanyol.

Tentu saja, belum ada komentar dari jajaran direksi Microsoft, apakah kontrak senilai Rp 6,7 trilyun itu akan dibatalkan. Yang pasti bukan kali ini saja Microsoft yang kini memiliki 135 ribu karyawan di seluruh dunia, diprotes pegawainya. Tahun lalu, 100 karyawannya memprotes perusahaan itu karena bekerjasama dengan petugas imigrasi ICE memantau para pendatang ilegal.

Oktober lalu, sejumlah karyawannya juga menuntut jajaran eksekutif Microsoft untuk membatalkan kontrak kerjasama bernilai $ 10 miliar dengan Gabungan Pembangunan Infrastruktur Pertahanan AS. Kontrak itu membangun cloud bagi intelijen artifisial yang digunakan militer AS. (DP)