Ya benar. Setiap warga Amerika usia produktif akan menerima $ 1000 setiap bulan. Tak peduli apakah mereka orang kaya, wanita penjaga toko, hingga penganggur atau tukang batu, bakal menerima uang tunai gratis yang nilainya setara Rp 14 juta, per bulan. Mungkin sampai mati.
Gagasan itu dilontarkan Andrew Yang, kandidat presiden yang ikut bertarung dalam perdebatan awal Partai Demokrat di Miami, Florida Kamis lalu. Dalam usulan program yang disebut Universal Basic Income, atau UBI tersebut, Andrew Yang menilai warga AS yang usianya di atas 18 tahun, lebih layak menerima uang segar $ 1000 tiap bulan. Dalam setahun, UBI mampu memberi santunan bernilai total $ 1,5 miliar.
”Dibandingkan Perusahaan Amazon yang pajaknya Nol dolar, nilai itu termasuk kecil,” tutur Andrew Yang saat diwawancara Stephen Colbert, pemandu acara The Late Show stasiun CBS. Karena itu jangan heran bila Jeff Bezos, CEO Amazon memiliki kekayaan senilai $ 155,9 milyar jauh melebihi Bill Gates yang hanya $ 102,1 miliar.
Menurut Andrew Yang (orang Amerika menyebutnya ‘Yeng’), pemberian seribu dolar, atau juga disebut a Freedom Dividend tersebut, lebih hemat dibandingkan berbagai dana sosial yang dikeluarkan Pemerintah AS.
Sampai kini, Pemerintah Washington menghabiskan $ 500 miliar – $ 600 miliar setahun untuk membiayai sejumlah program sosial. Misalnya, program bantuan disabilitas, santunan kupon makanan, santunan bagi penganggur, gelandangan serta warga berkekurangan lainnya. Jika program UBI dijalankan, mereka tidak akan menerima tunjangan lagi. Karena itu, ”Mereka harus berhati-hati dan hidup sehat,” kata Andrew.
Perlu diketahui, setiap pekerja AS wajib menyetor jumlah tertentu ke Social Security – atau Pusat Dana Sosial – yang dipotong setiap kali gajiannya. Hingga kini Kantor Social Security memiliki sekitar $ 2,9 triliun. Di AS, gajian diberikan setiap dua pekan, di luar pajak yang dibayarkan tersendiri.
”Kita bisa menghemat sampai $ 100 miliar sampai $ 200 miliar lebih dengan program UBI tersebut,” jelas Andrew Yang, pendiri Venture of America, sebuah organisasi nirlaba yang menciptakan peluang ekonomi di AS.
Untuk itu, Andrew berencana mendanai Program UBI, yang dananya diperoleh dari berbagai sumber. Selain dari Kantor Social Security, juga pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai atau lazim disebut Value-Added Tax. Pajak yang biasa disebut VAT ini, berkisar 10%, sehingga mengakibatkan perusahaan raksasa seperti Amazon sulit dari upaya penghindaran pajak.
Apalagi VAT diterapkan 160 dari 193 negara di dunia. Termasuk Eropa yang menerapkan VAT setinggi 20%. ”Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan, ekonomi kita bisa mengumpulkan pajak sampai $ 4 trilyun. VAT dinilai makin penting di zaman teknologi dewasa ini, sebagai pengganti pajak pendapatan yang tak boleh dikenakan pada robot atau perangkat lunak lagi,” jelas Andrew Yang.
Program a Freedom Dividend atau pemberian uang $ 1000 itu telah diuji coba di berbagai negara bagian. Di antaranya 100 warga Massachusetts di 3 daerah berbeda, untuk tiga tahun ke depan. Juga di Stockton, California. Bahkan beberapa pengusaha di Silicon Valley mendukung program UBI yang dijuluki sebagai ”Vaksin Sosial abad ke-21” itu dan telah dimulai 31 Mei lalu.
Andrew Yang, putra seorang imigran Taiwan kelahiran Schenectady, New York itu telah melakukan ujicoba, awal Mei lalu di Iowa. ”Saya akan berikan $ 1000 kepada seseorang dari sebuah keluarga selama 12 bulan, dari kantong saya sendiri,” ujar Andrew Yang. ”Juga bagi siapa saja yang bersedia berbagi cerita tentang keberhasilan program a Freedom Dividend di Twitter,” sambungnya Andrew Yang, lulusan Law School, dan Brown University tersebut.
Program bantuan UBI ini juga pernah dicetuskan sejumlah tokoh seperti Martin Luther King jr, 1967, mantan Presiden Richard Nixon 1969, Barrack Obama, 2014. Juga didukung oleh sejumlah pengusaha seperti Elon Musk CEO dan pendiri SpaceX dan produser Mobil Listrik Tesla serta Mark Zuckerberg, CEO Facebook.
Sementara itu, Andrew Yang berjanji, program pemberian $ 1000 per bulan atau $ 12 ribu per tahun itu akan dimulai tahun 2021, bila ia terpilih sebagai presiden AS.
Apakah program seperti ini bisa diterapkan di tanah air? “Di Indonesia belum mungkin karena orang orang kaya belum taat bayar pajak,” tutur Bambang Harymurti, mantan Pemimpin Redaksi MBM Tempo, yang menyukai gagasan Andre Yang. (DP)