Oleh: Eddy Herwanto
Adian Napitupulu tiba-tiba mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir. Anggota DPR dari Fraksi PDIP yang biasanya membela Istana Negara itu, membuat kuping Presiden Jokowi merah. Bahkan, menurut berita setempat, Presiden Jokowi memanggil Adian Napitulu ke Istana Negara.
Semua itu berawal dari tulisan Adian yang mempertanyakan langkah pemerintah memberikan dana talangan sebesar Rp 8,5 trilyun ke PT Garuda Indonesia. “Ada yang aneh dan membingungkan. BUMN publik kok kecipratan dana talangan,” tulis Adian yang beredar di sejumlah media sosial. Padahal menurutnya, sekitar 25% saham di Garuda, dikuasai Chairul Tanjung.
Dalam nomenklatur keuangan negara, tambah Adian lagi, tidak dikenal dana talangan kepada BUMN publik, kecuali PMN seperti diatur dalam sejumlah Peraturan Pemerintah. ”Karena tidak dikenal di dalam nomenklatur maka dana talangan ke Garuda harus dalam bentuk PMN atau investasi, membeli sisa saham dari portfolio Garuda,” umatnya.
Jika status dana itu tidak diubah, maka keputusan pemberian dana talangan itu melanggar hukum. ”Nah, pelanggaran hukum semacam itulah yang sedang ditunggu para penggemar pemakzulan atas Presiden Joko Widodo,” tulis Adian. “Seorang menteri harus ikut memecahkan masalah, bukan membuat masalah,” lanjut Adian menyindir Erick Thohir
Apalagi, dana talangan tersebut diperoleh Pemerintah Indonesia dari utang luar negeri dengan bunga mahal, yang kemudian diberikan sebagai dana murah pada BUMN publik. Artinya, jika Garuda kesulitan dana karena dilarang mengangkut penumpang selama PSBB, misalnya, kenapa pemegang saham tidak memberikan pinjaman saja.
Sebagai pemegang saham melalui PT Trans Airways, Choirul Tanjung harus ikut memikul beban. Mestinya pemerintah tak perlu sungkan untuk menambah modalnya di Garuda dengan menyebut dana Rp 8,5 trilyun sebagai PMN melalui skema right issue (penerbitan saham baru).
Praktek itu lumrah. Dengan harga rata-rata di bawah Rp 300 per lembar, maka Adian memperkirakan saham Chairul Tanjung akan mengecil jadi 8%, atau 5% bahkan bisa-bisa di bawah angka tersebut.
Jika menengok ke belakang, kinerja Garuda pada 2019 itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Tahun 2019 lalu, Garuda masih bisa membukukan laba US$ 6,457 juta dari tahun sebelumnya yang merugi US$ 299 juta. Secara keseluruhan kondisi keuangan Garuda masih cukup baik sehingga di kantung Garuda masih tersisa uang tunai hampir US$ 300 juta.
Seperti halnya perusahaan maskapai lainnya, Garuda juga sempoyongan diterpa pandemi Covid-19. Maskapai Penerbangan Lion, Air Asia, atau lainnya juga menghadapi masalah berat. Meski pesawat tidak terbang lagi, tapi ongkos perawatan masih cukup tinggi. Belum lagi, biaya hidup karyawan, cabin crew dan cockpit crew yang tidak sedikit.
Dari laporan keuangan 2019 terlihat jumlah total penumpang yang diangkut Garuda cenderung turun: Tahun 2019 lalu, hanya mencatat hampir 32 juta penumpang, padahal tahun 2017 masih sekitar 36 juta orang. Sementara pembatalan Haji 1441 H hanya mengurangi 10% keseluruhan pendapatan Garuda.
Akibatnya, Garuda yang listing dengan harga Rp 750 (IPO) pada 11 Februari 2011, terus melorot nilai sahamnya. Bahkan hanya pernah mencapai harga tertinggi Rp 650 pada 2015. Memasuki masa PSBB sahamnya pun makin remuk ditinggalkan para fund managers asing sehingga sahamnya diperdagangkan di bawah Rp.300, sehingga perusahaan plat merah itu sulit bangkit kembali.
Lebih-lebih di dalam tubuh burung besi Garuda digerogoti korupsi. Dalam tahun-tahun terakhir Garuda tak putus dirundung kemelut. Emirsyah Satar yang pernah memimpin Garuda dipidana 8 tahun penjara, denda Rp.1 milyar subsider.
Emir yang pernah menjabat tahun 2005-2014, disebut menerima suap dari Soetikno Soedarjo, Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, hingga Rp.46 milyar. Suap itu, antara lain, diduga berasal dari Airbus SAS, Rolls Royce Plc dan pengadaan mesin RR Trent 700 bagi 6 Airbus 330-300 Garuda, serta sewa 4 pesawat. Belum lagi suap lain yang diterima Emir dalam pengadaan pesawat untuk Citilink yang 100% sahamnya dikuasai Garuda.
Akhir tahun 2019 lalu, direksi Garuda juga dibongkar, karena, sang direktur utama ketahuan membawa motor gede, dan sepeda Brompton yang diterbangkan Garuda ke Jakarta. Di tangan direksi baru sekarang ini, upaya pemulihan kesehatan di masa PSBB Covid-19 juga tidak mudah. Tahun ini, utang yang harus dibayar diperkirakan mencapai US$ 805,056 juta, termasuk $ 498, 997 juta di antaranya obligasi jatuh tempo.
Malah ada kabar dana talangan Rp.8,5 trilyun yang diterima Garuda, tidak boleh digunakan untuk mencicil utang. Utang yang ada harus dilunasi dari kekuatan kas internal. Karena itu, ada baiknya otokritik Adian jangan diabaikan. (EH/DP. Foto: Tribun News)