Presiden Donald Trump tidak pernah membayar pajak selama 10 tahun. ”Hal ini menyiratkan bahwa dia mengalami kerugian dan tengah dirundung kesulitan dana,” tulis The New York Times. Seperti diketahui, Donald Trump memiliki berbagai bisnis di bawah bendera Trump Organization. Mulai bidang properti, hotel, kasino, lapangan golf dan bisnis lainnya.
Dalam laporan eksklusif yang ditulis Minggu 27 September 2020 itu, NYT mengungkapkan Donald Trump baru membayar hanya $ 750 (sekitar Rp 10,5 juta) setelah menjadi presiden pada tahun 2017 lalu. Kemudian membayar lagi tahun berikutnya $ 750. Suatu pembayaran pajak yang sangat kecil dibandingkan bisnisnya yang pernah bernilai total $ 10 miliar (setara Rp 140 triliyun). Karena itu, laporan NYT tersebut menyebutkan Trump tengah menghadapi kerugian serius, sehingga perusahaan induknya hanya mampu membayar Rp 10,5 juta.
Padahal, Biro Layanan Pendapatan Internal, IRS – badan yang mengurusi pajak warga AS — mengungkapkan Trump Organization menuntut pengembalian kelebihan pajak senilai $ 72,9 juta (sekitar Rp 1,120 triliun). Sampai kini IRS dan pihak Trump masih berselisih paham, sehingga Trump tidak mau mengungkapkan pengembalian pajaknya.
Bagi warga Indonesia, masalah pajak di AS memang tampak ribet. Begini: Setiap warga AS diwajibkan membayar pajak setiap tahun sesuai permintaannya. Bila di akhir tahun pembayaran itu melebihi kewajibannya, maka IRS akan mengembalikannya ke pembayar pajak. Namun, jika pembayaran pajak dinilai kurang, maka IRS akan memburu pembayar pajak sampai ke ujung langit.
Hasil investigasi NYT tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak. Apalagi, menurut harian kondang itu, bakal diikuti dengan hasil investigasi lanjutan yang akan diumumkan dalam pekan-pekan mendatang. Kasus pengembalian pajak yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak Trump Organization bisa dipastikan akan digunakan sebagai senjata bagi lawan politiknya, wartawan, ahli hukum dan pihak lain untuk menguliti Donald Trump.
Menanggapi hal itu, Alan Garten, salah satu pengacara Trump Organization, membantah temuan NYT. ”Fakta-fakta itu tidak akurat,” katanya. ”Selama beberapa dekade terdahulu, Presiden Trump telah membayar jutaan dolar atas pajak pribadinya ke pemerintah federal,” kata Alan Garten. ”Termasuk jutaan dolar lainnya sejak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2015,” lanjut Alan Garten dalam pernyataan resminya. Sejauh ini, pihak NYT tidak bersedia mengungkapkan rekaman pajak yang diperolehnya, sampai seluruh hasil investigasi tuntas disiarkan di depan umum.
Sementara itu, Fox News melaporkan, Presiden Trump menyebut laporan The New York Times itu palsu. ”Itu berita bohong. Hoax!!. Semua direkayasa!!,” kata presiden Trump dalam press briefing Ahad 27 September 2020. ”Semuanya keliru. Laporan buruk!!!,” kata Donald Trump.
Lebih lanjut presiden AS berusia 74 tahun itu menegaskan bahwa ia telah membayar pajak dalam jumlah besar. ”Saya telah membayar banyak sekali, dan saya juga telah membayar pajak pendapatan untuk negara bagian,” lanjutnya. ”Saat ini saya tengah diaudit,” kata Trump.
Tentu saja berita ini setidaknya membuat Donald Trump tersudut. Lebih-lebih kasus ini muncul menjelang pemilihan presiden AS pada 3 November 2020 nanti. Di AS dan negara maju lainnya, seorang calon presiden atau petahana yang mengalami krisis keuangan, dinilai tidak mampu memimpin sebuah negara. Bahkan akan menggunakan kekuasaannya memperkaya diri seperti yang sering terjadi di negara-negara sedang berkembang dan negara miskin.
Lebih-lebih Donald Trump pernah enam kali mengajukan pailit atau kebangkrutan pada tahun 1990-an, sehingga para kreditor tidak dapat menagih piutangnya ke Trump Organization. Dan, perusahaan Trump tidak bisa lagi meneruskan bisnisnya. Setelah 7 tahun kemudian, konon utang itu terhapus, dan Trump Organization berganti nama atau dijual ke pihak lain, seperti yang terlihat dari beberapa kasino. Donald Trump tidak lagi menjadi pemilik utamanya, atau hanya memiliki saham kecil saja.
Lantas bagaimana kelanjutan kerjasama pembangunan resort di dekat Tanah Lot, Bali, dan di Lido Bogor, yang pernah ditanda tangani Donald Trump dengan Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group pada 14 Agustus 2015 lalu? Kita tunggu laporan The New York Times berikutnya dalam beberapa pekan mendatang. (DP).
Be First to Comment