Ini yang Terjadi Bila Trump Tidak Bersedia Mundur dari Gedung Putih

Puluhan ribu pendukung Presiden Donald Trump hadir dalam aksi ‘’One Million Maga’’ di Washington DC Sabtu lalu. Adu fisik terjadi antara kelompok pendukung dan anti-protes Trump, terjadi menjelang malam. ‘’Sedikitnya 20 orang ditahan dengan berbagai tuduhan, termasuk membawa senjata tajam dan senjata api,’’ tulis kantor berita Associated Press. Satu orang korban penusukan dan beberapa senjata api berhasil disita polisi.

 

Presiden Donald Trump tampak menerobos kerumunan pendukungnya. Pemimpin AS itu tampak melambaikan tangannya dari dalam mobil anti peluru menuju ke lapangan golf. Sejumlah pendukungnya berlarian mengiringi mobil yang bergerak pelan, sambil membawa bendera merah bertuliskan Trump dan bendera AS.

‘’Untuk pertama kalinya, Trump menyiratkan tanda-tanda bahwa Joe Biden menang dalam pilpres 2020,’’ tulis Fox News. Lebih lanjut, jaringan televisi pendukung Republik, partai Trump itu menuliskan, meski begitu Trump tidak akan ‘’menyerah’’ dari ajang pilpres kali ini. ‘’Dia dimenangkan oleh media-media palsu. Saya tidak akan menyerah. Jalan kita masih panjang, ini adalah pemilihan presiden yang dicurangi!!’’ tulis Trump dalam akun Twitternya.

 

Sejumlah tuntutan yang dilayangkan kubu Trump, ditolak kantor kejaksanaan di sejumlah negara bagian. Selain tidak menunjukkan bukti kuat, banyak tuntutan yang tidak disertai alasan kuat. Bahkan di Pennsylvania, salah satu negara bagian penentu dalam pilpres kali ini, pihak pengacara mengundurkan diri.

‘’Kami menilai jika pihak Porter Wright mundur, maka klien kami bisa lebih baik,’’ tulis pernyataan resmi Kantor Pengacara Porter Wright Morris & Arthur. Diduga penghitungan suara ssesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada bukti kecurangan, sehingga Joe Biden berhasil meraih angka 290 elektoral votes dan Trump 232 suara.

Lalu, apa jadinya apabila Donald Trump tidak bersedia mengundurkan diri dari Gedung Putih? Padahal proses pemindahan kekuasaan dan masa transisi tinggal 9 hari lagi? 

Di masa transisi itu, tim Donald Trump harus memberikan penjelasan resmi kepada tim Joe Biden. Termasuk ibu negara Melania Trump yang menjelaskannya kepada calon ibu negara Dr. Jill Biden. Namun semuanya belum terjadi. 

‘’Ada indikasi presiden yang berkuasa tak punya niat atau kehendak untuk mengalihkan kekuasaannya setelah kalah dari pemilihan presiden,’’ tutur Michael Steele, mantan ketua Komisi Nasional Partai Republik AS. ‘’Sebagai warga negara AS yang baik, kita harus prihatin dengan hal ini,’’ lanjut Michael Steele.

 

Hal senada juga diutarakan Julian Zelizer. Sejarawan politik dari Princeton University ini mengungkapkan tidak ada jaminan bahwa ia tetap berada di puncak kekuasaan. ‘’Tapi saya melihat, langkah yang berbahaya apabila seorang presiden menyatakan bahwa ia tidak mau mengundurkan diri,’’ kata Julian Zelizer.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah mendengar penjelasan Donald Trump yang menyatakan, ‘’Saya memang ingin melakukan pengalihan kekuasaan secara damai,’’ katanya. ‘’Tapi saya tidak akan mengalihkan kekuasaan karena saya ingin menang,’’ lanjut Trump.

Skenario selanjutnya akan terjadi seperti ini: Jika Kongres menyatakan Joe Biden sebagai presiden baru pada 6 Januari 2021, maka Joe Biden akan dinyatakan sebagai pemimpin eksekutif pada Hari Pelantikan Presiden, tak peduli apakah Donald Trump akan menyatakan keberatan atau tidak.

Sebagai presiden terpilih, Joe Biden akan berada di bawah pengawalan tim pengawal kepresidenan untuk memasuki Gedung Putih. Juga sejumlah badan keamanan resmi lainnya. Bukan lagi pengawal mantan presiden Donald Trump. Sebab, pengawal kepresidenan berada di bawah kendali Ron Klain yang ditunjuk Joe Biden sebagai calon Kepala Staf Gedung Putih, 11 November 2020 lalu. Ron Klain pernah menjadi kepala staf Biden saat jadi wapres, dan Al Gore. 

Skenario lain menyebutkan, Ketua Parlemen AS, Nancy Pelocy, akan memerintahkan satuan pengawal kepresidenan dan Federal Marshal untuk meminta Donald Trump keluar dari Gedung Putih.

‘’Bila anda punya presiden yang merantai dirinya di kursi the Resolute Desk, maka presiden baru akan meminta para pengawal kepresidenan untuk masuk ke ruang Oval Room dan minta orang itu dikeluarkan dari sana,’’ tutur Michael Steele.

Kasus pengusiran seorang mantan presiden oleh pengawal kepresidenan, tidak pernah terjadi di AS. Sebagai negara demokratis di dunia, AS tidak mungkin mengalami hal itu. Namun, ada dua kasus sengketa penghitungan suara. Kasus pertama pernah terjadi pada Richard Nixon dan Wapres Al Gore. Pada tahun 1960, Richard Nixon tak mau mengakui hasil penghitungan suara di Illinois, padahal terjadi pemalsuan atau fraud, sehingga John F. Kennedy harus tetap bertahan dengan kemenangannya.

Sedangkan pada tahun 2000, Wapres Al Gore menerima keputusan Mahkamah Agung dengan suara 5-4 suara yang menyatakan penghitungan suara ulang di Florida segera dihentikan. Al Gore akhirnya menyerah kalah. (DP)