Kisah Wartawan di Gaza

Ditulis Oleh: Susan DJ

Paling tidak ada 75 wartawan terbunuh di Gaza. Simak apa kata Presiden
CPJ, Jodie Ginsberg, tentang perlindungan wartawan yang bertugas di
lokasi perang Israel-Hamas itu.
Tak hanya ancaman nyawa melayang, wartawan Gaza juga menghadapi ancaman
langsung dari militer Israel, pengungsian paksa, dan kurangnya konektivitas.
Paling tidak ada sekitar 75 reporter dan pekerja media Palestina terbunuh
bersama 4 rekan Israel dan 3 rekan Lebanon.

Jumlah wartawan atau jurnalis yang terbunuh dalam konflik tersebut adalah
hasil pantauan dari The Committee to Protect Journalist (CPJ) atau Komite
Perlindungan Jurnalis. Begitu dituliskan dalam sebuah artikel yang diterbitkan
belum lama ini di reutersintitute.politics.ox.ac.uk.
Menjelang akhir Desember 2023, CPJ juga menyimpulkan bahwa lebih banyak
jurnalis yang terbunuh dalam 10 minggu pertama perang (di Gaza) ini,
dibandingkan perang di negara mana pun dalam satu tahun penuh.
Selain itu, CPJ juga menyoroti pembatasan kebebasan pers dan berupaya
meminta pertanggungjawaban terhadap penyebab aksi tersebut.

Seperti yang dilakukan awal Juni 2024, CPJ dan beberapa kelompok kebebasan
pers dan hak asasi manusia lainnya meminta Presiden AS Joe Biden, sebagai
pendukung utama Israel di dunia internasional, untuk berbuat lebih banyak dan
secara efektif mengupayakan akuntabilitas bagi jurnalis yang terbunuh dan
untuk melindungi serta mendukung jurnalis lokal dan internasional yang
meliputnya.

Dalam laman tersebut juga disajikan hasil wawancara langsung dengan Jodie
Ginsberg yang menjabat sebagai Presiden CPJ sejak 2022.
Dalam wawancara itu Ginsberg menyebutkan antara lain, bahwa menargetkan
junalis saat perang untuk dijadikan sasaran sangatlah sulit. Tapi faktanya, dalam
kasus serangan 13 Oktober di Lebanon Selatan, setidaknya menurut empat
laporan terpisah, bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan yang
menewaskan seorang jurnalis Reuters dan melukai enam reporter lainnya dan
para kru-nya. Demikian ujar sosok yang pernah bertugas menjadi reporter
berita sebagai koresponden asing untuk Reuters di Irlandia dan Afrika Selatan
ini.

Ginsberg juga khawatir dengan nasib jurnalis di Gaza yang melaporkan
menerima ancaman dan kemudian keluarga mereka dibunuh. Pada awal
Desember, misalnya, serangan udara Israel menghantam rumah keluarga Anas
Al-Sharif, seorang reporter dan videografer Al-Jazeera berbahasa Arab. Pada saat
itu, Al-Jazeera, dan Middle East Eye, juga mengungkapkan bahwa serangan
tersebut, menewaskan ayah jurnalis tersebut yang berusia 90 tahun.

Di laporan CPJ yang terbit Mei sebelum perang Gaza dimulai, tertulis bahwa
selama 22 tahun terakhir, 20 jurnalis telah dibunuh oleh Pasukan Pertahanan
Israel (IDF). Sebagian besar dari mereka yang terbunuh (18) adalah warga
Palestina. Dua lainnya adalah koresponden Eropa.
Tidak ada dokumen kebijakan yang menjelaskan proses tersebut secara rinci,
dan hasil penyelidikan bersifat rahasia. Ketika penyelidikan benar-benar
dilakukan, militer Israel seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan atau
bertahun-tahun untuk menyelidiki pembunuhan tersebut dan keluarga dari
sebagian besar jurnalis Palestina tidak mempunyai jalan lain di Israel untuk
mendapatkan keadilan. “Dan, kemudian tidak ada seorang pun yang (bisa)
dimintai pertanggungjawaban atas kematian tersebut,” katanya lagi.

Terkait respon Hamas terhadap pers di Gaza, menurut Ginsberg, sebelum
perang, Hamas menekan jurnalis di Gaza mengenai pemberitaan mereka dan
menerapkan sensor terhadap jurnalis yang berafiliasi dengan partai-partai
saingan Palestina.
Penelitian CPJ menunjukkan bahwa pemerintahan Hamas di Gaza telah
menangkap jurnalis lokal yang bekerja untuk media yang berafiliasi dengan
Fatah, serta kartunis, dan melarang media yang kritis terhadap Hamas, termasuk
Al-Hayat al-Jadida dan lembaga penyiaran yang didanai Saudi, Al-Arabiya dan al.
-Hadat.

Demikian pula, jurnalis lokal Gaza, termasuk kepala Sindikat Jurnalis Palestina
yang berafiliasi dengan Fatah telah diserang oleh pasukan keamanan Hamas dan
kantor penyiaran di Gaza telah digeledah.
Karena berbagai fakta itulah, sosok yang juga pernah menjadi Kepala Biro
Reuters untuk Inggris dan Irlandia ini, berkali-kali menyebut bahwa jurnalis
adalah warga sipil juga dan harus dilindungi. Menargetkan warga sipil adalah
kejahatan perang, ujarnya sambil menambahkan tegas bahwa jurnalis harus
diizinkan melakukan pekerjaannya.

“Jurnalis Gaza adalah mata dan telinga kami di lapangan. Mereka memainkan
peran penting dalam mendokumentasikan perang yang sedang berlangsung,”
tambah Ginsberg. Sangat masuk akal, apalagi saat perang berlangsung, tidak ada
kru berita internasional yang diizinkan masuk ke Gaza kecuali di bawah
pengawasan ketat angkatan bersenjata Israel.

Ginsberg yang juga dikenal sebagai pemimpin dan anggota dewan berbagai
organisasi kebebasan pers ini, juga menyebutkan bahwa perang tersebut kini
menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang membuat mustahil bagi kita untuk
melarikan diri dari Gaza. Mustahil juga bagi bantuan atau dukungan dalam
bentuk apa pun untuk masuk. Belum lagi infrastruktur sipil kini banyak yang
dihancurkan, termasuk fasilitas media dan komunikasi. “Ini merupakan
kejahatan perang. Penutupan komunikasi yang berulang kali menghambat
penyebaran informasi,” ujarnya.

Kini, di Gaza juga banyak jurnalis lokal yang menjadi koresponden perang. Salah
satu cara CPJ dalam melindungi jurnalis lokal itu adalah membagikan panduan
keselamatan dasar dan terus mendorong pemerintah untuk mengizinkan
pasokan Alat Pelindung Diri (APD). “Namun saat ini tidak ada tempat di Gaza
yang aman dan tidak ada APD yang dapat melindungi Anda dari tingkat
pemboman seperti ini,” ujarnya.

Ginsberg yang telah bertemu dengan para pejabat AS untuk meningkatkan
kesadaran mengenai pembunuhan jurnalis Palestina, menyebutkan bahwa
Amerika Serikat sangat vokal dalam mendukung jurnalis dan kebebasan pers.
“Kami yakin mereka menganggap serius pembunuhan ini. Namun kami belum
melihat adanya tindakan nyata untuk memenuhi pernyataan tersebut atau
mengakhiri kekerasan ini,” katanya.

CPJ sendiri menurut Ginsberg akan berupaya memastikan investigasi ini harus
dilakukan dengan cepat, transparan, dan menyeluruh, mengikuti standar yang
diterima secara internasional sesuai dengan Protokol Minnesota. “Kasus-kasus di
mana terdapat klaim yang kredibel mengenai kesalahan IDF, seperti serangan
yang menewaskan jurnalis Reuters Issam Abdallah dan melukai enam lainnya di
Lebanon selatan pada 13 Oktober, harus diprioritaskan,” katanya. Jika
diperlukan, negara lain harus menawarkan bantuan teknis atau bantuan lain
yang relevan.

Ginsberg juga tegas menyebutkan bahwa sekutu Israel seperti Amerika Serikat
harus memanfaatkan kemitraan AS dengan Israel untuk menekan pemerintah
Israel agar bekerja sama dengan penyelidikan Departemen Kehakiman AS atas
pembunuhan Abu Akleh.

“Mereka juga harus meminta Israel untuk meninjau dan mereformasi aturan
keterlibatan IDF untuk mencegah pembunuhan lebih lanjut terhadap para
wartawan (yang bertugas di Gaza). AS juga harus bekerja sama dengan
penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional serta penyelidik yang ditunjuk
oleh PBB,” katanya menutup pembicaraan. (SDJ)