Seluk Beluk Birthright di Amerika Serikat

Presiden Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan menandatangani perintah eksekutif yang mencoba mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship). Langkah ini diumumkan pada Senin, 20 Januari 2024, sebagai bagian dari kebijakan radikalnya terhadap imigran.

Dalam perintah tersebut, Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menolak pengakuan kewarganegaraan Amerika Serikat bagi anak-anak yang lahir di AS jika salah satu atau kedua orang tuanya bukan warga negara atau pemegang kartu hijau (green card). Kebijakan ini berlaku bagi anak-anak yang lahir mulai 30 hari dari pengumuman tersebut.

Konstitusi dan Prinsip Jus Soli

Hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi AS melalui Amandemen ke-14. Prinsip ini dikenal sebagai Jus Soli, yang berarti “hak atas tanah,” dan menyatakan bahwa semua individu yang lahir di wilayah AS otomatis menjadi warga negara.

Mahkamah Agung AS sebelumnya telah menegaskan prinsip ini dalam kasus United States v. Wong Kim Ark pada tahun 1898, yang memastikan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua non-warga negara tetap berhak atas kewarganegaraan.

Namun, perintah eksekutif terbaru ini mengancam mengubah fundamental konstitusional tersebut, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembela hak asasi manusia dan para ahli hukum.

Gelombang Penolakan dan Gugatan Hukum

Langkah ini segera mendapat gelombang penolakan dari organisasi hak sipil, jaksa agung negara bagian, dan koalisi negara bagian yang dipimpin oleh Demokrat. Gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan federal di Boston pada Selasa pekan lalu oleh kelompok yang dipimpin oleh American Civil Liberties Union (ACLU), bersama dengan 22 negara bagian, Distrik Columbia, dan kota San Francisco.

Jaksa Agung New Jersey, Matthew Platkin, menegaskan bahwa perintah Trump ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Konstitusi.

“Kami akan mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintahan Trump bahwa kami akan memperjuangkan hak-hak dasar konstitusional warga kami,” ujar Platkin, dikutip dari The Guardian pada Rabu, 22 Januari 2025.

Menurut Jaksa Agung Massachusetts, Andrea Joy Campbell, jika kebijakan ini diterapkan, lebih dari 150.000 anak yang lahir di AS setiap tahun berpotensi kehilangan hak kewarganegaraannya.

“Presiden Trump tidak memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak konstitusional,” tegas Campbell.

Platkin juga menambahkan bahwa Amandemen ke-14 tidak dapat dihapus dengan perintah eksekutif.

Respons Gedung Putih

Gedung Putih menyebut gugatan tersebut sebagai upaya dari “kelompok perlawanan kiri” dan menegaskan kesiapan mereka menghadapi tantangan hukum di pengadilan.

Dalam pembelaannya, Trump mengatakan bahwa AS adalah satu-satunya negara yang memberikan kewarganegaraan otomatis berdasarkan kelahiran. Namun, fakta menunjukkan bahwa puluhan negara lain, termasuk Kanada dan Meksiko, juga menganut sistem ini.

Kebijakan ini mengulangi pola agresif Trump dalam menangani isu imigrasi sejak masa jabatan pertamanya. Namun, kali ini ia menghadapi perlawanan yang lebih besar dari negara bagian yang dipimpin oleh Demokrat serta kelompok advokasi yang bertekad melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

————————————————————————————————————————

Artikel ini mencerminkan perkembangan terbaru dalam kebijakan kontroversial administrasi Trump dan implikasinya terhadap Konstitusi AS.

-Tim Lantern-